RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini menyampaikan keprihatinannya dalam dunia pendidikan saat mengunjungi acara wisuda di Universitas Pasundan Bandung.
Dedi Mulyadi menyoroti hal-hal yang sering terjadi dalam pendidikan, khususnya di Jawa Barat, mulai dari putus sekolah hingga kebiasaan titipan saat penerimaan siswa baru.
Kejadian putus sekolah yang sering terjadi di wilayah Jawa Barat, menurutnya, disebabkan oleh faktor seragam sekolah. Dedi Mulyadi pun memberikan solusi terbaik untuk kendala tersebut.
“Kasus seperti ini banyak, bukan satu. Anaknya gak mau sekolah gara-gara seragam,” ungkapnya, dilansir dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel pada 25 Mei 2025.
“Saya mengajak pada penerimaan siswa baru sekarang, seluruh kepala sekolah di Provinsi Jawa Barat, andaikata ada siswanya tidak kebeli seragam, biarkan dia pakai baju apa adanya dulu. Dari situ nanti pemerintah mengintervensi seragam buat mereka,” paparnya.
Selanjutnya, Dedi Mulyadi menyoroti maraknya titipan saat penerimaan siswa, hingga membuat solusi berupa pemberlakuan sanksi tegas untuk kepala sekolah yang takut.
“Sistem penerimaan siswa baru, biasanya dengan sistem yang sekarang ini, suka banyak titipan,” ujarnya.
“Titipan gubernur, titipan asisten, titipan kepala dinas, titipan dewan. Pokoknya tidak ada titipan-titipan. Kepala sekolah yang takut karena titipan, memasukkan orang yang tidak berhak, maka saya akan berikan sanksi,” tegasnya.
Ia juga menyadari bahwa sebenarnya, ketika ada orang tua yang memaksa anak masuk ke sebuah sekolah, itu hal yang bagus. Artinya, mereka memang ingin anaknya sekolah dengan baik.
Namun, ia menyoroti bahwa negara belum bisa menyiapkan ruang kelas yang baik untuk rakyat.
“Kalau ada orang maksa masuk ke sekolah, sebenarnya bagus. Berarti orang tuanya ingin anaknya sekolah. Yang salah itu negara, kenapa sampai sekarang belum bisa menyiapkan ruang kelas yang baik untuk seluruh rakyatnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan solusi lain terkait biaya dengan perhitungan matang, supaya bukan hanya sekolah negeri yang menggratiskan biaya untuk siswa tidak mampu, tetapi sekolah swasta juga bisa memberlakukan hal serupa.
“Kita kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta. Nanti saya lagi hitung dulu, mudah-mudahan hitungannya berhasil. Di sekolah negeri kan sudah dibebaskan dari biaya sekolah. Di sekolah swasta, kita ingin rakyat miskin digratiskan,” pungkasnya.***
Editor : Eli Kustiyawati