RADAR BOGOR - Dalam acara Peluncuran Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Digital (e-budgeting) dan Sistem Pemilihan Kepala Desa secara Digital (e-voting), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyinggung soal protokol.
Sehingga, Dedi Mulyadi melanjutkan, percepatan dan kecepatan bisa dilakukan.
"Hal-hal yang bersifat keprotokoleran, yang menghabiskan banyak biaya harus ditinggalkan," tekannya.
Karena, Dedi Mulyadi mengatakan, hal tersebut merupakan cara negara yang efektif dan akan menurunkan anggarakan keprotokolan.
"Kenapa? Karena yang mahal dari pejabat itu adalah keprotokoleran," pungkasnya.
Dedi Mulyadi menceritakan, jika menggunakan protokol, rangkaian acara menjadi panjang.
"Mobilnya sampe 30. Kalau panen itu, mobilnya parkir di seluruh sawah penuh mobil. Melakukan itu untuk apa, saya pergi kemanapun, saya pergi satu orang saja," tandasnya.
Kepada tamu undangan yang hadir, Gubernur Jawa Barat juga berbicara soal digital.
"Negeri ini sudah negeri digital, negeri digital perilaku birokrasi kita pejabat kita masih manual," tuturnya.
Dedi Mulyadi menyebutkan, ciri orang manual, lambat, seperti keong.
"Tetapi ciri orang digital itu cepat," lanjutnya.
Terkait Memorandum of Understanding (MoU), Dedi Mulyadi menyampaikan, penandatanganan tidak perlu secara manual.
"Dan nanti MoU-MoU itu, penandatanganan kesepakatan engga usah lagi manual, sudah ditandatangani digital, tinggal ditayangkan," jelasnya.
Sejak jadi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyebutkan, dirinya tidak pernah meneken kesepakatan.
"Saya jadi gubernur ini engga pernah teken sekarang, cukup iya oke, jalan," tegasnya.
Di acara yang sama, Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menggunakan e-budgeting dalam pengelolaan keuangan dan e-voting saat pemilihan kepala desa.
Editor : Siti Dewi Yanti