RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, belum lama ini menghadiri sebuah acara dan memberikan pidato singkat di Rumah Sakit Hasan Sadikin.
Berdasarkan pantauan kanal YouTube Lembur Pakuan Channel pada 11 Juni 2025, di antara hadirin yang datang, tampak Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.
Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa gagasan penting di bidang kesehatan bagi warga Jawa Barat, mulai dari kewajiban pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, pentingnya peran setiap puskesmas dalam pelayanan ibu hamil dan balita, serta hal-hal lainnya.
Mengenai gagasan tentang pelayanan ibu hamil dan anak balita di puskesmas, Dedi mengungkapkan contoh nyata saat dirinya dulu menjabat sebagai bupati.
Dedi menyampaikan bahwa ia pernah menggelontorkan sejumlah uang dengan nominal yang tidak sedikit untuk memberikan pelayanan maksimal di setiap pusat kesehatan masyarakat.
“Saya kemarin itu memberikan gagasan lagi pada Sekda. Saya bilang begini, ‘Dulu saya, Pak Menteri (Budi Gunadi Sadikin), ketika saya jadi bupati, saya pada zaman itu menitipkan uang Rp50 sampai Rp250 juta per puskesmas,’” paparnya.
“Untuk apa? Melayani ibu hamil dan melayani anak-anak balita,” imbuhnya.
Selanjutnya, ia mengungkapkan alasan rela menggelontorkan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah demi ibu hamil dan balita.
“Saya waktu itu idenya adalah kalau ada ibu hamil, misalnya dia memerlukan stimulus—susu stimulus, berbagai jenis zat-zat yang menstimulus dirinya—maka dia cukup ke puskesmas,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa nantinya para ibu akan diberikan nota dari pusat kesehatan masyarakat untuk kemudian dibelanjakan.
“Kemudian nanti dapat nota. Dari nota itu nanti dia belanja di supermarket, di warung yang ditunjuk oleh pemerintah. Belanja di apotek untuk mengambil bahan-bahan yang sesuai dengan keinginan dokter,” ucapnya.
Dedi mengatakan bahwa dirinya sangat yakin, baik dana maupun pemerintah dapat mencukupi untuk mengeksekusi gagasan tersebut.
“Apakah dana cukup? Saya katakan cukup. Apakah pemerintah bisa? Bisa, kalau kolaboratif antara Kementerian Kesehatan, kemudian Pemprov Jabar, dan pemerintah kabupaten/kota,” pungkasnya.***
Editor : Eli Kustiyawati