RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara tegas memberi peringatan terhadap kecurangan-kecurangan yang sering terjadi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Hal ini juga diberlakukan bagi penyelenggara SPMB yang kedapatan menyiapkan kursi khusus untuk anak pejabat yang ingin anaknya lulus di sekolah tujuan.
Dedi Mulyadi mengakui bahwa selama masa SPMB, sering muncul oknum yang mencatut nama pejabat untuk mendapatkan jalur khusus masuk sekolah yang diinginkan.
Dedi memastikan, tahun ini hal tersebut akan dihilangkan.
“Pada sistem penerimaan siswa baru, biasanya dengan sistem yang sekarang ini, suka banyak titipan, titipan gubernur, titipan asisten, titipan kepala dinas, titipan dewan, pokoknya tidak ada titipan-titipan,” kata Dedi Mulyadi, Selasa (10/6/2025).
Selain itu, Dedi juga telah menginstruksikan seluruh kepada sekolah untuk menolak titipan.
Jika ada yang melanggar, maka yang bersangkutan akan ditindak tegas oleh Gubernur Jawa Barat.
Purwanto, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto, mengatakan bahwa sistem yang ada akan dengan mudah mendeteksi kecurangan SPMB.
“Nanti akan kelihatan jadi kita bisa lihat ada yang tidak berbuat baik tidak sesuai fakta akan kelihatan, seperti dari jalur afirmasi atau lewat domisili nanti akan kelihatan di sistem,” jelas Purwanto.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar menegaskan, Disdik Jabar telah melakukan penandatanganan komitmen bersama dan pakta integritas pelaksanaan SPMB SMA, SMK, SLB tahun 2025.
Hal ini menjadi langkah komitmen bersama dan memastikan pelaksanaan SPMB berjalan dengan lancar, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari berbagai pungutan atau pungli.
Selain itu, Purwanto juga mengingatkan jika masih ada kepentingan pribadi dan praktik manipulasi dalam pelaksanaan SPMB, keadilan tidak akan tercapai.***
Editor : Eli Kustiyawati