RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan fungsi alam dan hutan di daerah pegunungan Jabar mengalami problem pertanahan.
"Sudah ada yang dikuasai oleh masyarakat, sudah ada dikso-kan oleh PTPN dan Perhutani," ungkapnya.
Dedi Mulyadi mengatakan, sudah terjadi kerusakan yang besar dan akan melakukan recovery atau pemulihan.
Gubernur Jawa Barat menyebutkan, akan bertemu dengan Perhutani dan PTPN untuk melakukan perubahan.
"Kalau teh kembali teh, kalau hutan kembali hutan," pungkasnya.
Dedi Mulyadi menegaskan, untuk mengembalikan fungsi lahan dan hutan membutuhkan modal yang besar.
"Saya nekat untuk tetap melakukan itu karena ini kebutuhan masa depan, dan termasuk kebutuhan DKI sebenarnya," terangnya.
Gubernur Jawa Barat menjabarkan, daerah aliran sungai menyebabkan banjir baik di Jakarta, Bekasi, dan Karawang, karena perubahan peruntukan lahan.
"Seluruh daerah aliran sungai itu berdasarkan data yang saya miliki itu sudah berisi rumah, perumahan ber-imb, bersertifikat, dan kalau ditotalkan penggantian memerlukan Rp8 triliun," tekannya.
Dedi Mulyadi menjelaskan, akan melakukan secara bertahap.
"Saya tidak bicara pergantian tapi bicara siapapun yang membangun rumah di daerah aliran sungai adalah pelanggaran berat," sebutnya.
Gubernur Jawa Barat mengungkapkan, masalah yang dihadapi adalah kelompok masyarakat rentan kemiskinan yang menggunakan bantaran sungai menjadi rumah.
"Menjadi area usaha, dan itu kebanyakan adalah kaum urban yang sudah berumur puluhan tahun yang tidak punya rumah," tambahnya.
Sehingga, Dedi Mulyadi menuturkan, akan mensinergikan dengan program perumahan bagi rakyat miskin yang disiapkan.
"Sehingga mereka saya angkat kemudian nanti saya pindahkan ke rumah-rumah itu," terangnya.
Gubernur Jawa Barat membutuhkan waktu untuk bisa mewujudkan hal tersebut.
"Saya targetkan tahun depan sudah selesai tetapi di balik itu perlu energi para bupati walikota yang sama keberaniannya dengan gubernur," tandas Dedi Mulyadi.
