RADAR BOGOR - Gubenur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertemu degan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.
Pertemuan antara Dedi Mulyadi dan Abdul Mu'ti terlihat pada salah satu unggahan media sosial Gubernur Jawa Barat tersebut.
Dalam pertemuan tersebut Dedi Mulyadi meminta agar Mendikdasmen memberikan pesan untuk warga Jawa Barat.
Dalam hal ini, pria yang akrab disapa KDM itu meminta agar Mendikdasmen memberikan semangat untuk masyarakat yang ia pimpin agar semangat belajar.
"Ada pesan pak buat warga Jabar agar pada sekolah pak," kata Dedi Mulyadi dalam video yang unggah akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71.
Mendikdasmen lantas memberikan semangat kepada masyarakat Jawa Barat untuk menciptakan kesuksesan di sama depan.
"Semangat belajar untuk masa depan yang gemilang," ucap Abdul Mu'ti.
Dedi Mulyadi merespons baik apa yang disampaikan oleh Mendikdasmen, ia juga berharap agar orang tua di Jawa Barat menyekolahkan anaknya hingga SMA/MA Sederajat.
Gubernur Jawa Barat itu pun tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri maupun swasta, menurutnya kedua kategori tersebut sama baiknya.
Terlebih, ia berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, termasuk di bidang pendidikan untuk masyarakat Jawa Barat.
"Pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat melalui Kementerian Dasar dan Menengah akan berusaha memberikan layanan yang terbaik pak ya," ujar Kang Dedi.
Abdul Mu'ti juga meminta agar Pemprov Jawa Barat terus bersinergi dengan Kemendikdasmen untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas.
"Terima kasih, dan pak Gubernur terus bersinergi dengan kami di Kementerian Dasar dan Menengah," ujar Abdul Mu'ti.
Tidak berhenti sampai di situ, Dedi Mulyadi lantas mengamini apa yang disampaikan oleh Mendikdasmen.
Ia juga berkomitmen akan terus bersinergi dengan Kemendikdasmen agar tercipta pendidikan yang berkualitas di Jawa Barat.
Sebelumnya Dedi Mulyadi membuat kebijakan yang menuai kontroversi di dunia pendidikan.
Mulai dari larangan untuk mengadakan study tour ke luar kota, hingga mengirim pelajar untuk menjalani pendidikan di barak militer.
Tak hanya itu, Gubernur Jawa Barat juga telah menetapkan jam malam untuk pelajar di lingkungan kerja pemerintah Jawa Barat hingga melarang adanya PR atau Pekerjaan Rumah.
