RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespon sejumlah sopir truk yang melakukan demo terkait kebijakan Over Dimension Over Load (ODOL).
"Problemnya adalah terjadi problem kecelakaan lalu lintas kemudian juga beban kendaraan," ungkapnya.
Dedi Mulyadi menilai, hal tersebut berdampak pada semakin menurunnya daya dukung transportasi yang selalu menjadi masalah.
"Nah memang problemnya di situ adalah angka ini biaya produksi untuk angkutan truk itu agak mahal gitu kan," sebutnya.
Mungkin, Gubernur Jawa Barat menambahkan, harga bahan bakar, harga tiket, hingga sparepart mahal.
"Sehingga memang sopir itu enggak kebagian ya," ujarnya.
Dedi Mulyadi menilai, sopir mendapat sekitar Rp100 ribu hingga Rp50 ribu tanpa kenek.
Sehingga jika aturan ini diterapkan, Gubernur Jawa Barat menambahkan, sopir keberatan karena tidak mendapat penghasilan lebih.
Dedi Mulyadi mengatakan, hal ini harus dibicarakan bersama-sama.
"Bagaimana caranya agar mobil-mobil ini bebannya sesuai dengan ketentuan tetapi mereka tetap punya uang lebih untuk dibawa ke rumah kan itu," pungkasnya.
Saat sejumlah awak media menyebutkan, Gubernur Jawa Barat akan hadir dalam permasalahan tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan sudah biasa menangani hal seperti ini.
"Masalahnya artinya gubernur akan hadir ya Pak dalam permasalahan ini?" tanya salah satu wartawan.
"Saya biasa tuh nanganin," tandas Gubernu Jawa Barat.
Sebagai informasi, ribuan sopir truk di wilayah Pulau Jawa menggelar aksi demonstrasi karena aturan ODOL akan mulai dijalankan per Agustus ini.
ODOL merupakan aturan yang mengatur soal penyelenggaraan angkutan barang di jalan. Jika sopir truk tidak patuh, maka hukuman pidana akan mengintai.
Editor : Siti Dewi Yanti