RADAR BOGOR - Berbagai masalah satu per satu diurai oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi termasuk persoalan tata ruang.
Dedi Mulyadi mengungkapkan, berdasarkan analisis Kementerian Lingkungan Hidup ternyata beberapa tahun yang lalu Jawa Barat (Jabar) tata ruangnya
diubah.
Akibatnya, kata Gubernur Jawa Barat, daerah yang seharusnya bukan untuk perumahan dan komersial, tapi untuk kawasan menyimpan air ternyata dihapuskan serta dirubah menjadi daerah ekonomi.
"Ini masalah, jadi kalau ingin membereskan Jawa Barat, tata ruangnya kita benah," ungkap Dedi Mulyadi saat di Kota Bekasi.
"Yuk nanti pak Wali Kota merevisi tata ruang, nanti gubernur ngerevisi tata ruang," sambung Gubernur Jawa Barat.
Untuk apa? Menurut Gubernur Jawa Barat, supaya masyarakatnya tidak mengalami bencana.
Sehingga, dari seluruh rangkaian tersebut ke depan yang harus dipikirkan adalah warga yang tinggal di bantaran Kali punya rumah yang nyaman.
Jadi, tegas Dedi Mulyadi, kalau nanti gubernur yang di bantaran kali dibantu kompensasinya itu bukan membantu orang yang melanggar.
Tetapi, papar Gubernur Jawa Barat, membantu orang yang tidak punya tempat tinggal.
Lebih lanjut Dedi Mulyadi mengungkapkan, tinggal di bantaran kali dirinya tidak setuju karena melanggar undang-undang.
Namun, kata Gubernur Jawa Barat, mereka kalau dicarikan rumah kontrakan, nanti ke depan ada rumah, maka bantuan itu karena mereka adalah orang yang tidak punya rumah.
Dedi Mulyadi berharap, pemerintah bisa punya uang.
"Mudah-mudahan usahanya tambah lancar, investasinya tambah naik, hotelnya pada penuh, rumah makannya juga penuh, pajaknya pada bayar," kata Gubernur Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berharao, pemerintah dan DPRD-nya bersikap adil, membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim