RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan keterangan setelah bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah di Provinsi Jabar wilayah termasuk di Bogor.
Dedi Mulyadi juga menyoroti perubahan tata ruang di wilayah Bogor hal itu diketahui setelah bertemu dengan Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu.
"Berdasarkan keterangan Kementerian Lingkungan Hidup satu bulan yang lalu mereka menyampaikan Bogor itu ternyata terjadi perubahan tata ruang yang mungkin dilakukan beberapa tahun yang lalu," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya yang dilansir dari Instagram @dedimulyadi71, Minggu, 6 Juli 2025.
Gubernur Jawa Barat menjelaskan bahwa perubahan tata ruangnya yakni daerah-daerah yang dianggap rawan bencana yang seharusnya menjadi daerah-daerah resapan air daerah-daerah perkebunan diubah menjadi kawasan pariwisata, kawasan pemukiman, sehingga potensi bencana sangat mungkin terjadi kalau tidak segera melakukan perubahan tata ruang lagi.
"Walaupun belum waktunya dilakukan perubahan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertekad melakukan perubahan tata ruang karena ini cara yang harus dilakukan untuk menghindari bencana yang terus-menerus terjadi di Jawa Barat," jelas Dedi Mulyadi.
Termasuk kata Dedi di wilayah lainnya seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kabupaten Garut.
"Terjadi alih fungsi lahan dari hutan jadi perkebunan sayur, penambangan, baik yang resmi maupun yang tidak berizin masif di mana-mana," sambungnya.
Oleh karena itu menurut Dedi seluruh tindakan yang dilakukannya meskipun menuai kontroversi, pro kontra, hingga kemarahan tetapi baginya tidak penting, sebab penyelamatan alam dan lingkungan yang merupakan tempat tinggal harus dilakukan.
"Untuk apa pembangunan-pembangunan dilakukan dengan biaya yang besar pada akhirnya rontok oleh bencana," kata gubernur Jawa Barat.
Editor : Eka Rahmawati