RADAR BOGOR - Pro kontra penggantian nama Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Welas Asih oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menimbulkan pro kontra.
Dedi Mulyadi mengatakan, banyak yang menyebutkan bahwa Yayasan Al Ihsan menggunakan dana umat, bukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Nah, ini perlu saya koreksi ya. Tidak mungkin sebuah yayasan kepemimpinannya dipidana dengan tindak pidana korupsi kalau tidak ada unsur merugikan negara," pungkasnya.
Gubernur Jawa Barat menjelaskan sumber dana Rumah Sakit Al Ihsan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 372 tahun 2003.
"Yayasan tersebut justru dialiri oleh dana APBD Provinsi Jawa Barat sejak berdiri sampai putusan Mahkamah Agung dikeluarkan," terangnya.
Dedi Mulyadi menuturkan, kucuran anggaran mulai tahun 1993 sampai 2001.
"Sewaktu yang bersangkutan, saya tidak boleh menyebut namanya, masih menjabat di Provinsi Jawa Barat melalui anggaran rutin 1,5 miliar.
"Melalui anggaran pembangunan 2,6 miliar, melalui anggaran pembangunan 1,7 miliar, melalui anggaran lainnya 6 miliar," jelasnya.
Gubernur Jawa Barat mengungkapkan, total uang masuk pada saat yayasan berdiri dan sudah mulai dibangun rumah sakitnya sekitar Rp11,9 miliar.
"Nah kemudian, apa sih yang menyebabkan terjadi tindak pidana korupsi? penyebab terjadi pindak dana korupsi, anggaran tersebut merupakan anggaran yang diperoleh secara tidak sah," ujarnya.
Hal tersebut karena, Dedi Mulyadi melanjutkan, karena melalui berbagai bantuan bahwa yayasan tersebut bukan instansi vertikal, bukan yayasan penyelenggara sosial.
"Kemudian bantuannya dilakukan secara terus-menerus. Kemudian bantuannya tidak sesuai dengan prosedur proyek di dalamnya," pungkasnya.
"Kemudian, Gubernur Jawa Barat menambahkan, karena pada waktu itu yang menjadi pengelola yayasannya itu merupakan pejabat negara.
"Yang dianggap menyalahgunakan kewenangannya, ini yang menjadi problem utamanya," terangnya.
Oleh karena itu, Dedi Mulyadi menegaskan Yayasan Al-Ihsan mendapat aliran anggaran Provinsi Jawa Barat.
"Rumah Sakit Al-Ihsan itu dibangun menggunakan anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Barat," ucapnya.
Gubernur Jawa Barat menekankan, ada satu hal yang penting jika mau konsisten pada nilai-nilai agama.
"Apa yang kita sampaikan tidak boleh kebohongan," tandas Dedi Mulyadi.
Editor : Siti Dewi Yanti