RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat menyinggung aparat pemerintah daerah saat mengunjungi lokasi di Tamansari Bogor yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir.
"Aparatnya juga, pemda, camat, semua harus tanggap terhadap lingkungan," tegasnya.
Hal ini, Dedi Mulyadi mengatakan, harus dipahami seluruh aparat di Jawa Barat.
"Ngerti ilmu budaya, ngerti ilmu lingkungan apalagi yang tinggal di Bogor," lanjutnya
Gubernur Jawa Barat menilai, para pejabat di lingkungan pemerintahan Bogor harus mengerti ilmu leluhur atau nenek moyang.
"Bogor itu kalau pejabatnya enggak ngerti ilmu karuhun rusak kayak sekarang kan. Wah rusak di mana-mana," sebutnya.
Dedi Mulyadi menuturkan, banjir Jakarta disebut-sebut kiriman dari Bogor, namun yang mengadakan pembangunan justru orang Jakarta.
"Saya minta hentikan dulu deh. Dan kita enggak boleh dulu ngeluarin. ITB aja suruh kaji jangan kita," pungkasnya.
Salah satu perwakilan Dinas Lingkungan Hidup menyebutkan, adanya pembangunan juga berasal dari kewenangan kementerian.
"Kan beliau sudah berkoordinasi juga dengan kementerian dengan PPLH-nya. Tapi memang karena kami juga PPLH punya kewenangan untuk menghentikan pelanggaran tertentu, nanti kita akan pasang PPLH lain dulu," jelasnya.
"PPLH kita aja kita bawa karena saya yakin kementerian sama pikirannya dengan kita," tegas Gubernur Jawa Barat.
Dedi Mulyadi mengungkapkan, kementerian sudah menyegel pembangunan yang berada di kemiringan tertentu.
"Yang artinya kan kayak yang di sana itu kan kecuramannya enggak terlalu tinggi ya, disegelin kok gitu. Apalagi ini, ini di kaki gunung salaknya," tekannya.
Gubernur Jawa Barat juga menanyakan soal rekomendasi yang berasal dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
"Rekomendasi dari Gunung Halimun ada enggak? Taman Nasional," ujarnya.
"Taman Nasional. Kalau itu enggak ada sih, Pak. Baru PKKPR saja di sini," jawab salah satu perwakilan DLH Jabar.
Dedi Mulyadi juga menanyakan pemilik awal tanah yang sedang dibangun.
"PTP," tutur salah satu perwakilan perusahaan pengembang.
"PTPN berarti KSO?" tanya Gubernur Jawa Barat.
"Sekarang HGB," ucap perwakilan perusahaan pengembang.
Baca Juga: Ratusan Ribu Siswa di Jawa Barat Dapat Dana PIP, Total Anggaran Capai Rp239 Miliar Tahun Ini
"HGB ya, perubahan dari PTPN menjadi PT swasta gimana caranya?" tanya Dedi Mulyadi.
"Udah cukup lama sih Pak, waktu itu kami juga kurang tahu prosesnya, nanti bisa cek ke kantor pusat ya Pak," tambah perwakilan perusahaan.
Gubernur Jawa Barat mengaku setuju dengan Belanda yang menguasai tanah-tanah di kaki gunung dan perbukitan.
"Sekarang alih fungsi jadi swasta. Ya sudah selesai" tandas Dedi Mulyadi.
Editor : Siti Dewi Yanti