RADAR BOGOR – Warga bantaran sungai di Kabupaten Bekasi belakangan ini ramai mengeluh dan marah ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi karena bangunan tempat tinggal dan usaha mereka dibongkar paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dalam unggahan video terbarunya di Instagram @dedimulyadi71, menjelaskan bahwa pembongkaran bangunan liar di Kabupaten Bekasi dilakukan oleh dua kelembagaan yang berbeda.
"Yang pertama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan setiap bangunan yang dibongkar, pemiliknya memang mendapat kompensasi dalam bentuk bantuan uang untuk membuka usaha baru di tempat lain atau mencari kontrakan baru," ujar Dedi Mulyadi.
Gubernur Jawa Barat itu mengungkapkan bahwa dana tersebut bukan diperoleh dari APBD Jabar, melainkan bantuan sinar mitra kerja Pemda Pemprov Jabar.
Kedua, pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sendiri. Pembongkaran dari pihak inilah yang pada akhirnya membuat warga mengeluh dan marah.
Nampaknya, mereka sama sekali tidak mendapat bantuan karena tidak teralokasikan dengan baik dan tidak punya mitra kerja.
"Yang mengeluh itu adalah warga yang dibongkar oleh Pemda Kabupaten Bekasi, sehingga tidak mendapat bantuan," ungkap Dedi Mulyadi.
Dalam situasi yang sama, justru Gubernur Jabar mendukung Bupati Kabupaten Bekasi untuk melakukan penataan dan pembongkaran bangunan liar tersebut.
Hal ini berguna agar saluran air bisa diperlebar dan diperdalam. Kemudian, banjir yang kerap melanda Kabupaten Bekasi bisa ditangani dengan baik.
Dari sudut pandang kebijakan, langkah pembongkaran ini memberikan efek positif, salah satunya yaitu banjir di Bekasi mulai berkurang.
Namun, dari sisi kemanusiaan, banyak warga merasa disisihkan tanpa solusi.
"Untuk itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai langkah yang dilakukan. Tetapi, saya juga ingin mengajak bicara nanti ke Pak Bupati, membicarakan nasib dari warganya yang kehilangan tempat usaha dan tempat tinggal di bantaran sungai. Langkah-langkah berikutnya, ya nanti kami bicarakan dengan Bupati Kabupaten Bekasi," pungkas Dedi Mulyadi.***
Editor : Eli Kustiyawati