RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi secara tegas mengatakan, bahwa dirinya tidak pernah dibiayai oleh oligarki dalam hal apapun.
Soal klarifikasi isu pembiayaan dari oligarki itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menjelaskan mengenai ramainya foto dirinya dengan Sugianto Kusuma atau Aguan di Gedung Sate dan Kota Bandung.
"Saat ini ada stigma yang diarahkan bahwa saya dibiayai oleh oligarki, disponsori oleh oligarki. Hal itu dihubungkan dengan adanya foto dan kegiatan pak Aguan CS di Gedung Sate dan di Kota Bandung," kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dilansir dari akun Instagram @dedimuluadi71.
Dedi Mulyadi mengatakan, bahwa pada saat itu Pemprov Jabar kedatangan tamu dari Yayasan Budha Suci yang dimotori oleh Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait.
Kedatangan tamu tersebut bertujuan untuk memberi bantuan kepada masyarakat Kota Bandung yang menempati rumah tidak layak huni.
Dedi menyebut, kurang lebih ada 500 rumah warga yang dibangun sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada rakyatnya.
"Tujuannya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Bandung yang rumahnya kumuh, ada 500 rumah yang dibangun," ucapnya.
Pria yang akrab disapa KDM itu menegaskan bahwa penyambutan tamu dari Yayasan Budha Suci tersebut dilakukan secara resmi bersama Walikota Bandung, Ketua DPRD Provinsi, dan Sekretaris Daerah Jabar.
Dengan kata lain, Dedi ingin menjelaskan bahwa tidak ada sedikitpun unsur kerjasama dengan oligarki dalam hal tersebut, terutama berkaitan dengan kepentingan pribadinya.
Cerita lain diungkapnya soal kerja sama dengan Tomi Winata, pemilik Grup Arta Graha. Kerja sama itu melainkan hanya untuk membangun masjid di Cianjur.
"Komitmen kami dengan pak Tomi Winata adalah, satu bersedia membangun, mengembangkan daerah terisolir di wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Cianjur dengan membangun batching plan dan selama berpuluh-puluh tahun wilayah itu menjadi wilayah terisolir," ujarnya.
Selain itu, ia dan Tomi Winata juga bekerjasama untuk menjaga Gunung Wayang dari berbagai bentuk kerusakan, serta mengembangkan kembali habitat dan ekosistem yang ada di dalamnya.
Kemudian, ia dan pengusaha asal Tionghoa itu juga terus berusaha untuk mengembalikan kawasan-kawasan perkebunan yang menurutnya telah berubah peruntukannya.
"Dikembalikan ke teh, ke karet, yang pada akhirnya rakyat bisa menjadi tuan dengan mengelola perkebunan teh dan karet yang dibiayai oleh pemerintah provinsi, Yayasan Artha Graha, dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengembalian ekosistem dan perkebunan di Jawa Barat," jelas Dedi Mulyadi.
Dia juga menegaskan bahwa akan terbuka untuk umum terkait segala macam hubungannya dengan siapapun, salah satunya dengan para pengusaha.
Dalam hal ini, menurut Dedi Mulyadi selama usaha yang dijalankan oleh para pengusaha tersebut secara legal dan tidak merugikan masyarakat pemerintah akan menjalin hubungan dengan mereka.
Apalagi, perusahaan-perusahaan tersebut bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Jawa Barat, Dedi Mulyadi tentu akan merasa senang karena tingkat pengangguran di wilayahnya akan berkurang.
