RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menyuarakan realitas keras dunia birokrasi dalam forum resmi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tanpa basa-basi, Dedi Mulyadi membongkar praktik inefisiensi anggaran yang masih menjadi penyakit kronis pemerintahan daerah, terutama dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif.
“Letaknya itu di sini, negeri ini masih kuat inefisiensinya,” tegas Dedi Mulyadi.
Ia menyebut, meski pemerintah pusat terus mendorong efisiensi dan perampingan struktur anggaran, di tingkat daerah realitasnya masih jauh dari harapan.
Salah satu sorotan tajamnya adalah pola pengelolaan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dedi mengungkap bahwa perjalanan dinas DPRD sering kali menjadi sumber inefisiensi.
“Satu orang DPRD berangkat, yang mendampinginya bisa sampai tujuh orang. Itu sudah tujuh tiket pesawat, tujuh kamar hotel, tujuh uang harian,” ujar Dedi Mulyadi.
Menurutnya, meskipun nilai yang diterima setiap orang relatif kecil, akumulasi anggarannya sangat besar dan membebani fiskal daerah.
Ia menyoroti ketimpangan kedudukan keuangan antara DPR RI dan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
“Biaya politik mereka sama, tapi ketika sudah duduk, kesejahteraan yang diterima sangat berbeda,” katanya.
Kondisi ini mendorong praktik “penghasilan tambahan” melalui perjalanan dinas atau kegiatan aspirasi lain yang sesungguhnya tidak efisien.
“Ini yang harus segera dikoreksi,” kata Dedi Mulyadi.
Ia meminta KPK, khususnya Direktorat Pencegahan, untuk segera merumuskan skema baru yang lebih setara dan adil dalam tata kelola keuangan legislatif.
Pernyataan ini menjadi suara langka dari seorang kepala daerah yang secara terbuka menyoroti ketimpangan dan borosnya belanja birokrasi, bukan sekadar dari sisi hukum, tetapi dari sisi moral dan keadilan anggaran.
“Kalau kita tidak setara sejak awal, maka jangan heran jika anggaran hanya jadi ajang kompromi dan kepentingan, bukan untuk rakyat,” pungkas Dedi Mulyadi dengan nada serius.***
Editor : Eli Kustiyawati