RADAR BOGOR – Dalam forum resmi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan pandangannya.
Tanpa membawa paparan visual atau catatan panjang, ia menyampaikan pandangan soal akar persoalan korupsi di Indonesia.
Menurut Dedi Mulyadi, tak sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga praktik-praktik yang secara hukum 'legal'tetapi secara moral dan efisiensi merugikan negara.
“Saya tidak mungkin menyampaikan paparan seperti yang tadi disampaikan, tetapi saya ingin ngomong hal-hal yang realistis,” kata Dedi Mulyadi membuka pembicaraan, seperti terekam dalam video unggahan Lembur Pakuan Channel di YouTube.
Ia menyentil soal korupsi kultural, istilah yang ia gunakan untuk menyebut praktik-prosedur birokratis yang tampak sah di permukaan, tetapi sesungguhnya mencuri dari efektivitas anggaran.
“Sesuatu yang dianggap legal tetapi sebenarnya merugikan negara, itu juga korupsi,” ujarnya dengan nada tegas.
Menurut Dedi, pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika negara tidak memiliki kecukupan fiskal.
“Kalau layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan investasi tidak meningkat, maka pemberantasan korupsi tidak membawa hasil apa-apa” kata gubernur Jawa Barat.
Dedi mengungkap refleksi bagaimana birokrasi kerap terjebak dalam rutinitas administratif yang menguras anggaran tanpa output nyata.
Ia menyerukan perlunya membangun pemerintahan yang efisien, melayani, dan membumi, bukan sekadar bebas dari dakwaan hukum.
Editor : Eka Rahmawati