RADAR BOGOR – Melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025, Dedi Mulyadi menetapkan bahwa satu ruang kelas jenjang SMA/SMK negeri bisa diisi oleh maksimal 50 siswa.
Hal tersebut memancing reaksi beragam dari masyarakat, warganet, bahkan dari Forum Kepala Sekolah Jawa Barat.
Menanggapi berbagai tanggapan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan penjelasan rinci mengenai dasar keputusan ini serta langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan kenyamanan dan kualitas belajar siswa.
Langkah ini merupakan langkah darurat yang diambil oleh Dedi Mulyadi untuk mengatasi angka putus sekolah di Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan ini adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
Lewat akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, ia menyampaikan bahwa total ada 801 SMA dan SMK negeri di Jawa Barat.
Sedangkan jumlah kelas untuk kelas 1 SMA dan SMK negeri atau kelas 10 ada 8.727 ruang kelas; 384 kelas di antaranya akan diisi oleh 48–50 siswa.
Untuk memberikan kenyamanan selama di kelas, Dedi Mulyadi akan memberikan AC ke sekolah-sekolah tersebut agar ruang kelas tetap dingin meski diisi oleh banyak siswa.
Dedi Mulyadi akan memberikan AC 2 PK dan satu kelasnya akan dipasang dua AC.
“Insyaallah nanti mau dikirim AC ke sekolah-sekolah. Akan dipasangin 2 PK dan satu kelasnya itu dua AC, sehingga ruangan menjadi dingin,” jelas Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi membocorkan bahwa dana pembelian AC ini merupakan sumbangan dari berbagai pihak yang peduli terhadap pendidikan di Jawa Barat.
Salah satu yang sudah menghubungi Gubernur Jawa Barat adalah anak dari Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Permukiman), Joshua Sirait.
“Salah satu yang sudah menghubungi saya tadi malam, yang akan membantu, adalah Pak Joshua Sirait, anaknya Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Permukiman,” lanjutnya.
Sumbangan-sumbangan ini tentu saja akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat.
Menurut Dedi Mulyadi, kalau semua pihak bisa diajak kerja sama dan bergotong royong untuk pendidikan, semua masalah bisa diselesaikan.
Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa kebijakan ini adalah langkah sementara, hanya untuk enam bulan ke depan.
Setelah perubahan anggaran, Dedi Mulyadi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pembangunan atau penambahan ruang kelas baru.***
