RADAR BOGOR - Saat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan soal tata ruang yang terjadi di Jabar.
"Mohon maaf, tata ruang yang kita sahkan pada tahun 2022 telah menghilangkan kawasan hijau seluas 1,2 juta hektar," sebutnya.
Dedi Mulyadi menuturkan, data tersebut berdasarkan temuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan langsung disampaikan.
"Kemudian perubahan itu paling banyak terjadi di mana? Perubahan itu terjadi paling banyak adalah di Bekasi, di Kabupaten Bogor," pungkasnya.
Sejumlah perubahan yang terjadi di Kabupaten Bogor dan Bekasi disampaikan Gubernur Jawa Barat.
"Dan perubahannya menjadi apa? menjadi kawasan pariwisata, berubahnya area perkebunan menjadi pariwisata menjadi kawasan pemukiman, menjadi kawasan perhotelan dan itu legal," tuturnya.
Dedi Mulyadi menjabarkan, banyak daerah resapan air, daerah yang masih terdata sebagai kawasan hutan, berubah menjadi kawasan berbeton dan gubernur tidak langsung membongkar.
"Karena apa? Karena menunggu pencabutan izin mendirikan bangunan dan pencabutan izin lokasi. Ini adalah problem," ujarnya.
Gubernur Jawa Barat menyampaikan, perubahan tata ruang harus segera dilakukan.
"Mau tidak mau pada tahun ini kita harus segera melakukan perubahan. Karena kalau tata ruangnya tidak dikembalikan, tidak dirubah, maka kita akan dikepung oleh bencana," tegasnya.
Dedi Mulyadi menjelaskan, Jawa Barat bisa dikepung oleh bencana longsor, banjir, dan ekologi.
"Sehingga tidak aneh, hari ini namanya banjir bukan di daerah pedatan, hari ini banjir terjadi di daerah pegunungan. Ini problem," tandasnya.
Editor : Siti Dewi Yanti