RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti perihal kabar viral tentang dugaan pungutan senilai jutaan rupiah di MAN 1 Cianjur.
Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, sumber dana serta nilainya sama seperti SMA Negeri.
Gubernur Jawa Barat mengharapkan, tidak ada perbedaan lagi, menjunjung tinggi kesetaraan.
Sebagaimana tercantum dalam TikTok@dedimulyadiofficial yang diunggah pada Rabu, 23 Juli 2025.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, beberapa hal penting berkaitan dengan pungutan tersebut.
Mulai kewenangan, sumber dana dan lain-lain.
Di awali dengan penjelasan terkait sebab adanya pungutan karena untuk menutupi biaya operasional yang tidak cukup kalau hanya mengandalkan dari dana BOS maupun BPMU.
“Pagi hari ini saya dikirimi terus berita tentang pungutan di Madrasah Aliyah Negeri Cianjur. Dan ada penjelasan dari Humas Madrasah Aliyah Negerinya bahwa pungutan itu dilakukan atau sumbangan itu dilakukan atau infak itu dilakukan untuk menutupi biaya operasional sekolah yang tidak cukup. Yang bersumber dari DANA BOS maupun BPMU,” tuturnya.
KDM mengungkapkan meskipun kewenangan MAN bukan di bawah Gubernur melainkan Kanwil Kemenag, namun untuk besaran BOS serta BPMU MAN dan SMA Negeri sama.
“Madrasah Aliyah Negeri di bawah kewenangan Kementerian Agama, pengelolaannya di Jawa Barat di bawah Kanwil Kementerian Agama. Memang bukan di bawah Gubernur tetapi sebagai Gubernur perlu saya sampaikan bahwa BOS Madrasah Aliyah Negeri dan SMA sama. BPMU nya juga sama,” paparnya.
Berangkat dari kesamaan sumber dana termasuk nilai nominalnya.
KDM pun menyoroti perihal adanya pungutan yang seharusnya tidak ada seperti SMA, sebaiknya tanpa perbedaan.
“Pertanyaannya adalah kenapa kalau sekolah di SMA Negeri tidak ada pungutan, di Madrasah Aliyah ada pungutan?,” kata Dedi Mulyadi.
“Kan dua-duanya sumber uangnya sama, nilai uangnya sama. Untuk itu saya harapkan di Jawa Barat tidak ada perbedaan antara MAN Negeri dengan SMA Negeri,” imbuh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut Gubernur Jawa Barat menginginkan, supaya MAN juga bebas pungutan seperti SMA.
Bahkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberi saran terkait capain target sekolah yang masih bisa dipenuhi dengan biaya sendiri.
“Kalau SMA Negeri sudah free maka MAN Negeri harus free. Karena dua-duanya mengelola uang yang sumbernya sama. Kemudian juga besarannya menurut saya sama,” papar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Nah kalau persoalan capaian target. Setiap sekolah pasti punya target dan target bisa tercapai dengan biaya yang kita miliki,” sambung Gubernur Jawa Barat.
Sebagai penutup, KDM memberikan masukan berupa komitmen untuk menjunjung tinggi kesetaraan.
Supaya tidak ada lagi perbedaan antara MAN dan SMA.
“Mari kita junjung tinggi kesetaraan agar tidak ada disparitas atau perbedaan antara MAN Negeri dengan SMA Negeri,” ucap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Sebagai wakil dari orang tua di seluruh Jawa Barat. Saya ingin Jawa Barat semua setara tidak ada perbedaan. Baik yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi maupun yang dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia,” pungkas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.***
