RADAR BOGOR – Kemiskinan di Jawa Barat menunjukkan tren positif dengan tantangan di wilayah perkotaan.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada Maret 2025 mencapai 3,65 juta orang atau 7,02 persen dari total populasi.
Angka ini mengalami penurunan tipis sebesar 0,06 persen dibandingkan periode September 2024, menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi meskipun dalam skala yang masih terbatas di Jawa Barat.
Namun, perkembangan ini tidak merata di seluruh wilayah provinsi, dengan pola yang berbeda antara kawasan perkotaan dan perdesaan.
Analisis mendalam menunjukkan disparitas yang cukup mencolok antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
Di daerah perkotaan, jumlah penduduk miskin justru meningkat menjadi 2,85 juta orang, dengan penambahan 66.020 orang dibanding periode sebelumnya.
Sementara itu, daerah perdesaan berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 79.630 orang.
Fenomena ini mengindikasikan adanya masalah struktural di perkotaan, seperti keterbatasan lapangan kerja, urbanisasi, dan tingginya biaya hidup.
Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat.
Pada periode Maret 2020 hingga September 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin akibat guncangan ekonomi.
Meskipun sempat membaik pada 2021, gelombang kedua pandemi pada 2022 kembali mendorong kenaikan angka kemiskinan.
Baru pada periode Maret 2022 hingga Maret 2025 terlihat tren penurunan yang konsisten, menunjukkan proses pemulihan ekonomi yang berlangsung bertahap.
Garis kemiskinan di Jawa Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Pada Maret 2025, angka ini mencapai Rp547.752 per kapita per bulan. Artinya, keluarga dengan empat anggota membutuhkan sekitar Rp2,19 juta per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Kenaikan garis kemiskinan ini mencerminkan tantangan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus membebani masyarakat, terutama di wilayah perkotaan dengan biaya hidup yang lebih tinggi.
Pemerintah telah menerapkan berbagai program untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Di perdesaan, fokusnya pada pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial.
Namun, di perkotaan, strategi yang ada belum cukup efektif mengatasi masalah pengangguran dan kesenjangan sosial.
Dibutuhkan pendekatan yang lebih terpadu, termasuk pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan pengendalian harga kebutuhan pokok.
Ke depan, tantangan utama adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pembangunan harus mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan di perkotaan.
Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil akan menjadi kunci untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat.***
Editor : Eli Kustiyawati