RADAR BOGOR - Pertemuan yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala Diskertrans Jabar Teppy Wawan Dharmawan, kepala desa Karawang, dan perwakilan perusahaan juga membahas soal sistem lamaran kerja yang baru.
Dedi Mulyadi mengungkapkan, di bulan Agustus, sistem yang baru dibangun akan selesai.
"Ini juga saya wanti-wanti ya. Kan kita di Agustus ini selesai nih kayaknya sistem yang dibangun oleh provinsi," ucapnya.
Baca Juga: Kalau Kamu Bosen Makan Mie yang Gitu-gitu Aja, Cobain deh Misoa di Bogor yang Satu Ini
Gubernur Jawa Barat mengungkapkan, sistem tersebut akan terkoneksi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
"Sistem rekrutmen tenaga kerja mulai Agustus nanti tanggalnya kita tetapin itu semuanya berbasis digital.
"Tidak ada lamaran manual tetapi semua perusahaan harus terbuka. Terbuka itu mau dibangun akses ya Bu," pungkasnya.
Baca Juga: Bursa Transfer Eropa Memanas : Liverpool Bidik Striker Muda Berbakat, Donnarumma Menuju Inggris
Dedi Mulyadi menilai, banyak perusahaan yang menutup diri, sehingga aksesnya tidak mau dibuka.
"Nanti kita akan umumkan perusahaan yang terbuka mau membangun akses terhadap sistem ketenagakerjaan yang digital itu adalah saya anggap perusahaan bersih," tegasnya.
Namun, Gubernur Jawa Barat menambahkan, akan menyebut berbeda perusahaan yang menutup diri.
Baca Juga: Pengalaman Seru Bikin Pizza Sendiri di Pizza Marzano, Aktivitas Menyenangkan untuk Semua Usia
"Tidak mau mengakses terhadap sistem tenaga kerja digital yang dibangun oleh Pemprov dan Pemkab serta Pemkot seluruh Jawa Barat itu perusahaan saya katakan perusahaan korup," tekannya.
Menurut Dedi Mulyadi, hal tersebut karena sistem perekrutan ingin menggunakan jasa oknum manajer Human Resources (HR) dan lingkungan untuk melakukan pemungutan uang.
"Kita blacklist aja, nanti kita umumin ke publik seluruh pasar kerja internasional melihat, nanti produksinya enggak akan dibeli di pasar kalau enggak mau terbuka," bebernya.
Gubernur Jawa barat menuturkan, pemerintahan juga dituntut terbuka.
"Nah, kalau pemerintah juga sudah mengarah bersih, perusahaan juga harus ikut tidak boleh ada main-main. Sebab gede duitna urang ge nyahoh," tandas Dedi Mulyadi.
Di kesempatan yang sama, salah satu kades Karawang menginginkan adanya satgas tentang tenaga kerja.
Kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, ia menceritakan, sudah banyak calo tenaga kerja yang berada di Karawang..
"Di Karawang ini sudah menjalar calo-calo tenaga kerja, tidak sedikit orang yang belum bekerja sudah didapatkan duitnya," jabarnya.
Baca Juga: Tren Oli Diesel untuk Sepeda Motor, Solusi Hemat Rp60 Ribu atau Ancaman Tersembunyi Bagi Mesin?
Mendengar hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan akan segera melaksanakan sistem lamaran kerja online untuk mengurangi permainan lapangan kerja.
"Tapi sebenarnya lamun ku sistem iyeu geus teu kudu make satgas deui da geus online (Jika sudah ada sistem ini, maka tidak diperlukan lagi satgas, karena sudah online," ungkao Gubernur Jawa Barat.
Editor : Siti Dewi Yanti