RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengadakan pertemuan dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Menteri Desa) Yandri Susanto dan sejumlah pihak.
Dedi Mulyadi mengungkapkan, ada beberapa hal mendasar yang menjadi perhatian desa.
"Yang pertama adalah desa itu rata-rata kepala desa tidak bisa menghadapi tekanan. setiap hari didatangin tamu. Apakah yang mengaku wartawan, yang mengaku yang mengaku LSM, yang mengaku ormas," ungkapnya.
Baca Juga: DIBUKA: Seleksi PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025 Tahap 2, Cek Syarat Lengkap dan Jadwal di Sini!
Sehingga, Gubernur Jawa Barat melanjutkan, jika kepala desa rajin, pengeluaran desa pasti banyak.
"Karena mereka rata-rata ke desa datangnya. Tidak banyak, Pak. Sehari datangnya 10 orang, pulangnya kali cepek berarti Rp1 juta," jelasnya.
Dedi Mulyadi menyebutkan hal tersebut terjadi kareka kepala desa merasa berdosa.
"Kenapa ngerasa dosa? Karena tidak berani transparan. Nah, ketransparanan ini hari ini hanya digambarkan pasang sepanduk," ujarnya.
Menurut Gubernur Jawa Barat, saat ini kepala desa bisa memanfaatkan platform media sosial.
"Tinggal manfaatin TikTok, tinggal manfaatin YouTube, tinggal manfaatin IG. Ya sebutin aja anggarannya. anggarannya disebutin, peruntukannya disebutin," tambahnya.
Dedi Mulyadi menjelaskan, Provinsi Jawa Barat saat ini memiliki dua kebijakan.
"Yang pertama adalah seluruh belanja di Desa e-budgeting, Pak. Tidak boleh ada dana tunai," jabarnya.
E-budgeting, Gubernur Jawa Barat menerangkan, seluruh alokasi anggaran akan ditransfer.
"Nah, ini kan sebenarnya memudahkan dalam pengontrolan aplikasinya itu," bebernya.
Kemudian, Dedi Mulyadi melanjutkan, jika ada orang datang, kepala desa hanya perlu memperlihatkan anggaran,
"Kita enggak bisa ngasih karena sudah posisinya ini, peruntukannya ini, mau cari ke mana lagi enggak ada sebenern
Editor : Siti Dewi Yanti