RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan kebijakan baru kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto,
"Kemudian juga ada kebijakan yang kedua nanti Pak Mendes, di Jawa Barat akan dimulai pemilihan kepala desa secara digital," ucapnya.
Dedi Mulyadi mengungkapkan, pemilihan kepala desa digital atau online (dalam jaringan) akan dimulai di Kabupaten Indramayu.
"Nah, kemudian walaupun ini menimbulkan protes dari para dukun, apakah e-voting dukun masih bisa mempengaruhi?" ucapnya yang disambut dengan gelak tawa para peserta.
Walau begitu, Gubernur Jawa Barat mewanti-wanti pelaksanaan e-voting yang akan dilakukan.
"Kenapa? Jangan sampai nanti dibullshitkan atau dihoakskan atau diprovokatori. Bahwa ini kenapa kalah? Karena dimainkan dalam sistem pengelolaan e-votingnya" lanjutnya.
Baca Juga: Polresta Bogor Kota Tangkap Pengamen Diduga Pelaku Penganiayaan, Berikut Kronologinya
Oleh karenanya, Dedi Mulyadi mengingatkan, harus betul-betul tersosialisasikan dengan baik.
"kalau sudah kita mau melopori, yang berikutnya adalah ini titik kelemahan," tuturnya.
Walaupun, Gubernur Jawa Barat mengatakan, dari sisi transparansi pengeluaran aplikasi baik, belum tentu pada kualitas pekerjaannya.
"Karena ini kan enggak bisa dikontrol oleh aplikasi. Nah, ini kan harus ada kontrol langsung ke daerah," pungkasnya.
Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyaksikan penandatanganan naskah Nota Kesepakatan (MoU) antara bupati wali kota dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Jabar.
Selain Menteri Desa, dalam acara tersebut, hadir juga Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) Reda Manthovasi.
Di kesempatan yang sama, Yandri Susanto resmi meluncurkan Aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding Dana Desa/ Jaga Desa.
Editor : Siti Dewi Yanti