RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan terkait kritikan dari anggota Komisi VII DPR RI Atalia Praratya.
Menurut Atalia yang juga istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kebijakan penerapan skema 50 siswa dalam satu kelas jenjang SMA/SMK di Jawa Barat, tidak memikirkan kondisi guru dan siswa.
Kritikan tersebut mendapat tanggapan positif dari Dedi Mulyadi dan mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan mereka yang masih berstatus pelajar tetapi tidak bisa bersekolah.
“Buat ibu Atalia saya mengucapkan terima kasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43 sampai 50 orang siswa, tidak semuanya bu, hanya 48 sekolah yang merekrut 43 sampai 50 siswa,” ujar Dedi Mulyadi dilansir dari TikTok@dedimulyadiofficial Sabtu, 2 Agustus 2025.
“Dan itu pun kami lakukan terpaksa, dibanding mereka tidak sekolah, mereka tinggal rumahnya dekat sekolah, jadi kalau mereka bergeser ke tempat lain yang lebih jauh, bisa jadi mereka putus sekolah,” ungkap Dedi Mulyadi.
Gubernur Jawa Barat juga menyoroti terkait pembanding jumlah siswa di Sekolah Rakyat yang berjumlah 25 orang, sebab menurutnya sekolah tersebut memang mendapat atensi khusus dari Presiden RI Prabowo Subianti untuk anak kurang mampu.
“Tidak bisa juga ibu sebagai komisi bidang sosial membandingkan dengan Sekolah Rakyat yang kelasnya 25, Sekolah Rakyat mendapat atensi khusus dari Bapak Presiden sebagai bentuk kepedulian Bapak Presiden,” paparnya.
Dedi menyebut sangat mendukung kebijakan tersebut, tetapi di sisi lain pihaknya harus menampung jumlah siswa yang hampir 800 ribu sedangkan yang terserap oleh sekolah pemerintah juga tidak semuanya hanya sekitar 40 persen dari total siswa yang dihasilkan.
Gubernur Jawa Barat kemudian memaparkan alasan mendasar atau sebab kebijakan menampung siswa yang sekelas berjumlah 43 sampai 50 orang harus dilaksanakan di antaranya berdasarkan data dari tahun 2020 jumlah sekolah yang dibangun di Provinsi Jawa Barat angkanya sedikit.
Dedi merinci Provinsi Jawa Barat sejak 2020 tidak membangun satupun unit sekolah baru SMA dan SMK, di 2021 membangun unit sekolah baru SMA sebanyak 2 unit, tahun 2022 hanya 1 unit, serta 2023 6 unit yaitu 1 SMA, 3 SMK dan 2 SLB.
"Tahun 2024 membangun 5 unit yaitu 1 SLB, 3 SMA dan 1 SMK, tahun 2025 membangun 15 unit yaitu: 11 SMK, 2 SLB dan 2 SMK,” ungkap gubernur Jawa Barat.
Dedi Mulyadi pun berencana memberikan solusi untuk membangun 50 unit pada tahun 2026.
“Insyaallah bu tahun depan saya akan membangun 50 unit, agar anak-anak Jawa Barat bisa sekolah dengan baik,” pungkas Dedi Mulyadi.***
Editor : Eka Rahmawati