RADAR BOGOR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendorong seluruh perguruan tinggi swasta (PTS) untuk mengambil peran aktif dalam menyelesaikan isu-isu krusial di wilayahnya.
Kolaborasi ini disebut sebagai kunci utama untuk mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, dan pengelolaan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Jabar.
Dalam Musyawarah Nasional APTISI Ke-VII di Unikom Sabtu (2/8/2025), Sekda Jabar, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat adalah fondasi pembangunan yang sukses.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Sinergi ini diibaratkan Herman dengan filosofi Sunda Tri Tangtu Dibuana yaitu Resi (cendekiawan/), Prabu (pemerintah), dan Rama (masyarakat) harus bekerjasama.
Mengatasi Masalah dengan Pendekatan Kolaboratif Dalam audiensi tersebut Herman mengungkapkan data :
* Kemiskinan warga jabar masih di angka 7,02 persen.
* Angka pengangguran mencapai 6,74 persen.
* Sekitar 20 persen pengangguran didominasi dari lulusan SMA/SMK.
Untuk itu, Pemprov Jabar mengajak sekitar 100.000 mahasiswa PTS lewati program KKN Tematik di 27 kabupaten/kota. Program ini berfokus pada dua topik utama:
* Pengelolaan Sampah: Mahasiswa akan dilibatkan dalam meningkatkan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke rumah tangga. Hal ini penting mengingat Jabar menghasilkan 29.000 ton sampah per hari.
"Proposal riset cukup satu hingga dua hari bisa rampung, karena semua datanya telah kami siapkan," ungkap Herman.
Selain itu, Herman juga mengajak PTS untuk berperan aktif dalam pelatihan vokasi bagi 320.000 lulusan SMA/SMK yang menganggur.
Dengan 300 PTS yang ada di Jabar, dirinya yakin jika setiap PTS terlibat, angka pengangguran dapat menurun drastis.
Herman menegaskan bahwa meskipun Jabar memiliki investasi tertinggi, tingginya angka pengangguran menunjukkan adanya ketidakseimbangan.
"PTS tidak boleh bangga di menara gading, namun harus turun tangan dalam menyelesaikan masalah vital di lapangan bersama dengan pemerintah dan masyarakat," pungkasnya.***
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim