RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Rakornas APINDO 2025, menyampaikan berbagai gagasan positif untuk kebaikan industri, peningkatan investasi, kesejahteraan, UMK dan lainnya.
Terkait usulan UMK (Upah Minimum Kabupaten atau Kota), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti adanya perbedaan upah berdasarkan wilayah.
Yang mana, kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, angka UMK bisa tidak rasional, padahal lokasi berdekatan dengan kota.
“Saya boleh ada usulan, karena saya mantan aktivis buruh. Menurut saya UMK harus dievaluasi. Kenapa? Karena membuat Pemerintah tidak rasional,” ungkapnya dilansir dari YouTube Lembur Pakuan Channel yang tayang pada selasa, 5 Agustus 2025.
Lebih lanjut, ia menganalogikan tidak rasional tersebut dengan lokasi pabrik yang seringkali berdekatan antara kabupaten dan kota. Namun, nominalnya ada perbedaan signifikan.
“Di mana tidak rasionalnya? Saya berikan contoh, kabupaten Sumedang ada sebagian wilayahnya tetanggaan dengan kabupaten Bandung. Ada tetanggaan lagi kawasan industrinya dengan kabupaten Subang. Yang disini sekian, yang disini sekian tetanggaan,” jelasnya.
“Tiap-tiap daerah yang bersebelahan, upahnya beda antara Rp500 ribu, ini kan harus dievaluasi,” imbuhnya.
Selanjutnya, KDM mengusulkan supaya upah ditetapkan sektoral, tidak ada perbedaan wilayah. Seperti yang terjadi selama ini.
“Menurut saya, saya boleh menyampaikan gagasan. Saya lebih setuju upah itu ditetapkan secara sektoral, tanpa membedakan wilayah. Tidak usah membedakan wilayah lagi, sudah sektoral,” ucapnya.
Lantas ia memaparkan, kalau upah sektoral itu nanti berdasarkan jenis industrinya. Misalkan, garmen, tambang, kimia dan lain-lain. Mau lokasi pabriknya di wilayah mana, bukan menjadi standar lagi, tidak jadi komoditi politik.
“Sektor kimia, energi dan pertambangan di manapun sekian upahnya, lainnya juga begitu. Sehingga tidak lagi upah menjadi komoditi politik,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa, UMK sering menjadi komoditi politik, manakala ada Pilkada. Hal itu sangat berbahaya sekali. Karena KDM paham tidak semua Gubernur, Bupati tahan tekanan.
“Berbahaya ketika penetapan UMK ketika Pilkada. Kalau daya tahan tekanannya para kepala daerah lemah, maka dalam waktu sekejap, dia bisa loncat upahnya,” tegasnya.
Dedi Mulyadi berpendapat, upah itu bukanlah komoditi politik. Namun, perhitungan ekonomi yang sangat matang.
“Bagi saya, upah itu bukan politik. Upah adalah kalkulasi hitungan ekonomi,” pungkasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga