RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soroti soal pembangunan SMA dan SMK, hingga pembayaran BPJS Kesehatan dalam pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.
Pembangunan SMA dan SMK hingga pembayaran BPJS Kesehatan menjadi prioritas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam perubahan APBD tahun ini.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa pembangunan SMA dan SMK baru di perkotaan terkendala mahalnya harga lahan. Sementara lonjakan migrasi peserta BPJS Kesehatan menjadi masalah bidang kesehatan.
Solusi bidang pendidikan, kata Dedi, adalah Pemprov berencana melakukan beberapa langkah, seperti:
1. Mengakuisisi sekolah swasta yang tidak beroperasi.
2. Menggabungkan gedung SMP dan SMA untuk efisiensi lahan.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh lulusan SMP di Jawa Barat dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada 2026-2027.
Untuk aspek kesehatan, Gubernur menilik tingginya terkait kasus kusta dan TBC, terkhusus di Bekasi.
Dedi menekankan bahwa penanganan tidak cukup hanya dengan pengobatan, tetapi juga harus menyentuh akar masalah.
"Biaya pengobatan lebih mahal daripada memperbaiki lingkungan. Kita harus fokus pada rehabilitasi rumah dan sanitasi," ujarnya.
Prioritas Pendapatan Daerah dan Kestabilan Fiskal
Dalam langkah mengoptimalkan pendapatan daerah, Gubernur menyarankan negosiasi dengan pemerintah pusat tentang pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembayaran utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Ia mengusulkan agar DAU tidak dipotong dan perhitungan dilakukan di akhir tahun.
Selain itu, Gubernur Jabar juga menyoroti potensi masalah fiskal yang dipicu oleh lonjakan migrasi peserta BPJS Kesehatan dari skema mandiri ke pemerintah.
Kondisi ini bisa membebani keuangan rumah sakit daerah karena harus tetap melayani pasien meski klaim belum terbayar.
"Ini masalah sederhana, namun berpotensi menimbulkan kekacauan fiskal," pungkasnya.
Persetujuan KUA-PPAS ini menjadi langkah awal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjalankan program-program strategis di tahun 2025 dan merencanakan anggaran untuk tahun 2026.
Fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan fiskal menunjukkan komitmen Pemprov Jabar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya.
