RADAR BOGOR - Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang merata di semua daerah menjadi perhatian serius sang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Gubernur Jawa Barat mengaku, menerima banyak berbagai keluhan tentang pengadaan tanah pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.
"Kita tahu bahwa problem dari sekolah di Jawa Barat, selama ini kita abai menyiapkan sekolah baru," ungkap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat rapat paripurna DPRD.
"Selama ini, kita abai melakukan revitalisasi terhadap sekolah," sambung Dedi Mulyadi.
Pria yang biasa disapa KDM tersebut menambahkan, jumlah ruang kelas sangat terbatas, jumlah sekolah baru relatif tidak dibangun.
Bahkan kalau lihat data statistik di tahun 2020, kata Gubernur Jawa Barat, sama sekali kita tidak membangun sekolah atau nol.
"Nah, tentunya ini perlu langkah-langkah yang cerdas dan tepat," kata Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut KDM mengatakan, salah satu problem dari pembangunan sekolah, karena ini menjadi sorotan adalah harga tanah yang relatif mahal.
Gubernur Jawa Barat mengungkapkan, daerah yang kurang sekolah itu terjadi di pusat-pusat kota seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dengan harga tanah yang sangat tinggi.
"Maka izinkan nanti barangkali komisi (DPRD Jabar) yang membidanginya untuk berkomunikasi dengan Pemerintah kabupaten kota cq Dinas Pendidikan," papar Dedi Mulyadi.
Menurut KDM, strategi yang dilakukan adalah pertama mengakuisisi sekolah-sekolah swasta yang sudah tidak bisa bergerak secara regulasi dan fiskal, sehingga itu bisa diakuisisi kemudian dibeli oleh pemerintah daerah.
Yang kedua, papar Gubernur Jawa Barat, menggabungkan antara sekolah SMP dan SMA dalam satu bangunan.
"Jadi SMP dan SMA digabung dalam satu bangunan dalam sebuah wilayah seperti di Depok misalnya di Kota Bekasi, karena itu akan mengefisienkan pembiayaan pengadaan tanah," jelas Dedi Mulyadi.
Gubernur Jawa Barat menuturkan, problem pengadaan tanah sangat mendesak dan memiliki biaya yang sangat tinggi.
Solusi itu, kata Dedi Mulyadi, bisa dilakukan dalam upaya melakukan efisiensi dalam pengelolaan pembangunan.
"Kalau berkaca pada ke sekolah swasta, sekolah swasta itu jangankan SMP dan SMA, SD saja sama TK satu hamparan dan satu halaman yayasan kelembagaan," tegas KDM.
Menurut Gubernur Jawa Barat, strategi tersebut adalah bagian dari cara.
"Karena apa? karena kita punya tuntutan bahwa kita di tahun 2026, di tahun 2027 saya ingin lulusan SMP itu 100 persen terserap di sekolah negeri dan sekolah swasta," jelas Dedi Mulyadi.
"Dan ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat," tutur Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim