RADAR BOGOR - Kota Cirebon tengah menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ini.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti masalah gedung Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Cirebon juga tidak luput dari sorotan.
Dalam pertemuannya dengan Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, bertanya terkait permasalahan yang ada pada bangunan Sekda tersebut.
"Nah gedung Sekda kenapa?" tanya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Effendi Edo menjelaskan, gedung Sekda
Kota Cirebon dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp86 miliar.
Tapi, jika dilihat dari segi kontruksi, bangunan tersebut dinilai tidak memenuhi syarat, sehingga kondisinya kini cukup mengkhawatirkan.
"Jadi konstruksi pak, sebagian yang kontruksi itu tidak memenuhi persyaratan," ucap Wali Kota Cirebon tersebut.
Mendengar hal itu, Dedi khawatir seandainya terjadi gempa, bangunan tersebut bisa saja mengalami kerobohan.
Effendi menjelaskan, ia sudah melakukan percobaan dengan tim ahli, bahwa bangunan tersebut bisa roboh apabila diterpa gempa dengan ukuran kurang lebih 6 Skala Richter.
"Kalau kena gempa sih masih kuat, sudah disimulasikan dengan tim ahli masih liat. Cuma kalau dibiarkan saja, kena gempa yang sekali 6 Skala Richter aja roboh pak," ungkapnya.
"Berarti kan harus rekonstruksi ulang," tanya lagi Dedi Mulyadi.
Effendi kemudian menjelaskan, sudah dilakukan penguatan struktur di beberapa titik dengan menggunakan beton yang jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Cirebon itu menjelaskan, apabila bangunan tersebut ingin bangun ulang, maka membutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp15 miliar.
"Kemarin hitungan kasarnya dengan tim ahli itu sekitar Rp15 miliar," jelas Effendi.
Dedi lantas bertanya terkait rencana pembangunan ulang gedung Sekda tersebut, "Tahun berapa rencana," tanyanya lagi.
Edo lantas menjawab, kalau ada biayanya ia ingin segera melakukan pembangunan untuk gedung sekretariat daerah tersebut.
Maka dari itu, Dedi Mulyadi berharap agar di tahun 2026 mendatang, gedung tempat pejabat daerah Cirebon bekerja itu bisa segera dibangun ulang.
