RADAR BOGOR - Disorot Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Cirebon Effendi Edo buka suara mengenai adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) di sana.
Penjelasan terkait kenaikan PBB tersebut, disampaikan langsung oleh Wali Kota Cirebon di hadapan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dalam video yang diunggah kanal YouTube pribadinya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Wali Kota Cirebon supaya tidak menaikan pajak agar tidak membebani masyarakat.
"Jangan di naikin pak lagi susah orang," kata Dedi Mulyadi, dilansir dari kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, pada Jum'at, 15 Agustus 2025.
Lalu, menurut Wali Kota Cirebon, menyoal kenaikan pajak itu, diketahui bukan sebuah kebijakan dari dirinya.
Wali Kota Cirebon yang baru dilantik pada tahun 2025 itu kini tengah mengkaji ulang terkait persoalan pajak yang ada di wilayahnya.
"Itu kan saya belum berbuat sesuatu untuk pajak pak. Justru, saya sekarang lagi mengkaji ulang tentang pajak-pajak dari PBB dan sebagainya nanti dikaji ulang," ucap Effendi.
Ia pun menjelaskan kepada Dedi Mulyadi, pajak bumi dan bangunan di tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
"Kenaikan pendapatan, apa PBB-nya dinaikin," tanya Gubernur Jawa Barat.
"PBB-nya dinaikin," sahut Effendi Edo.
Kendati demikian, kenaikan tersebut terjadi sebelum Effendi menjadi Wali Kota Cirebon.
"Oh sebelum bapak jadi wali kota PBB-nya sudah dinaikin," ujar Dedi Mulyadi.
Dedi pun mendapat penjelasan, bahwa kenaikan pajak bumi dan bangunan tersebut ditetapkan oleh PJ Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi di tahun 2024 lalu.
Sampai pada akhirnya, kini masyarakat Cirebon mulai mendesak Effendi Edo untuk segera menyelesaikan terkait kenaikan pajak tersebut.
Menyikapi hal itu, Dedi Mulyadi menyampaikan pesan khusus kepada Efendi agar bisa segera memperbaiki kebijakan tersebut, menginat Wali Kota Cirebon itu baru menjabat, sehingga sisi sensitivitas masyarakat masih tinggi terhadap dirinya.
"Sensitivitas politiknya tinggi nih hati-hati gitu loh ya," ucapnya.
Mendengar hal itu, Effendi Edo meminta pendapat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menyelesaikan persoalan kenaikan pajak yang bukan hanya menyita perhatian dari masyarakat Cirebon saja.
Menurut Dedi Mulyadi, lebih baik kenaikan pajak bumi dan bangunan itu ditunda terlebih dahulu, "tunda dulu," tegasnya.
Dalam hal ini, Dedi Mulyadi tidak ingin persoalan pajak tersebut menimbulkan masalah yang lebih besar hingga munculnya protes besar-besaran dari masyarakat Cirebon itu sendiri.
