RADAR BOGOR - Belum lama ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperingatkan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menyita perhatian publik.
Di hadapan Efendi Edo, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, kebijakan terkait PBB yang naik hingga 1000 peran di Kota Cirebon itu harus ditunda terlebih dahulu.
"Tunda dulu. Walaupun itu sudah diberlakukan, karena melihat situasi udah tunda dulu," kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dilansir dari kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, pada Jum'at, 15 Agustus 2025.
Lebih lanjut, Dedi juga akan membantu terkait hal-hal strategis yang memang dibutuhkan oleh Wali Kota Cirebon, terutama terkait pembangunan gedung Sekretariat Daerah (Sekda) yang dinilai hampir rubuh.
"Dibanding isu ini menjadi beban bapak," sambungnya.
Pria berusia 54 tahun itu juga mengingatkan, isu terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan ini tengah mendapat sorotan dari masyarakat, bahkan bukan hanya di Cirebon saja.
Dedi khawatir, seandainya ada protes yang lebih besar datang dari masyarakat seperti yang terjadi di wilayah lain belakang ini.
"Kalau udah di stimulus di satu tempat, oh ini di Kota Cirebon nih naik seribu persen, ribut lagi nanti," ujar Dedi Mulyadi.
Mendengar apa yang disampaikan oleh Dedi Mulyadi, salah seorang jajaran Wali Kota Cirebon menyampaikan bahwa kenaikan PBB di wilayah tersebut terjadi pada tahun 2024.
Dalam hal ini, kebijakan tersebut diberlakukan sebelum Effendi Edo menjabat sebagai Wali Kota Cirebon yang dilantik pada tahun 2025.
Kata dia, pajak tersebut sudah turun tahun ini dan juga tahun mendatang dengan skema single tarif.
"Jadi strategi pak wali dengan isu ada kenaikan seribu persen untuk pak wali menjelaskan kepada publik apa nih," tanya Dedi Mulyadi.
Effendi Edo lantas menjelaskan, bahwa isu protes masyarakat terkait kenaikan PBB ini sudah terdengar bahkan saat ia masih kampanye di tahun 2024.
Mendengar hal itu, Dedi Mulyadi memberikan saran agar kebijakan kenaikan pajak tersebut dikembalikan ke surat keputusan terdahulu.
"Daripada bikin keputusan kemudian bingung terhadap tekanan politik, dikasih diskon-diskon, mending dikembalikan sana ke SK semula dulu," tegasnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga