RADAR BOGOR - Problem pendidikan menjadi salah satu pekerjaan yang harus diselesaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
"Bagaimana kita bisa menyelesaikan problem pendidikan di Jawa Barat, hari ini orang ribut tentang saya membuat kebijakan boleh satu kelas 50 siswa, orang ributnya luar biasa," jelas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di YouTube Akbar Faizal Uncensored.
"Nah, yang menjadi problem bukan bahwa hari ini saya membuat ruang satu kelas 50 orang, itu akumulasi dari problem," sambung Dedi Mulyadi yang biasa disapa KDM tersebut.
Problemnya apa? menurut Gubernur Jawa Barat, 10 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang tidak dibuat rencana kerja untuk membuat sekolah yang cukup di setiap daerah berdasarkan rasio penduduk, sehingga tidak tertumpuk seperti hari ini.
"Nah, tetapi saya tidak boleh bercerita masa lalu saja. Saya harus bercerita masa depan," tegas KDM.
"Saya harus ada kebijakan yang berani revolusioner," ungkap Gubernur Jawa Barat (Jabar).
"Prinsip dasar saya hari ini adalah, lebih baik satu kelas ada 50 orang dibanding mereka tidak sekolah. Ini yang terjadi gitu loh," tegas Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi mengakui, saat ini angka drop out di Jawa Barat paling tinggi.
Tetapi, sambung KDM, rasio paling tinggi juga wajar sebenarnya karena penduduknya juga paling banyak.
"Tetapi kan kita tidak boleh hanya berpegang pada itu. Harus ada terobosan. Maka dibuatlah terobosan pendidikan," papar Gubernur Jawa Barat.
Kepada Akbar Faisak, KDM menjelaskan angka anggaran pendidikan.
"Buku yang saya dapat dari hasil pembahasan APBD pengesahan DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada waktu sebelum saya memimpin, kan ada rasio yang aneh," tutur Dedi Mulyadi.
"Rasio yang aneh begini. Daerah membutuhkan ruang kelas, daerah membutuhkan sekolah. Tapi anggaran pendidikannya yang mencapai Rp12 triliun itu isinya adalah teknologi informasi Rp730 miliar," kata Gubernur Jawa Barat.
"Bangun ruang kelasnya kurang lebih sekitar Rp50 miliar, ini berlangsung pasti berpuluh-puluh tahun loh," ujar KDM.
"Nah, maka saya mengubah rasio itu yang Rp750 Miliar saya hilangkan, saya ganti menjadi anggaran pembangunan anggaran ruang kelas baru, pembangunan sekolah baru," papar Gubernur Jawa Barat.
"Bayangin, dulu satu tahun hanya membangun satu sekolah, satu SMA tambahannya satu provinsi," ucap Dedi Mulyadi.
"Di anggaran provinsinya satu sekolah, jadi sekarang saya langsung bikin 15 sekolah," sambung Gubernur Jawa Barat.
KDM mengungkapkan, ingin tahun depan ada pembangunan 50 sekolah SMA di Jawa Barat.
"Rasionya dulu, bikin sekolah satu kecamatan satu SMA-nya," kata Dedi Mulyadi.
Padahal, kata KDM, satu kecamatan ada yang 15 ribu penduduknya, 1 juta penduduknya.
"Nah, persoalannya adalah di mana letak ketidakadilan pendidikan? di mana letak tidak terserapnya angkatan pendidikan bersekolah? Bukan di daerah pedalaman, bukan di daerah kampung, bukan di daerah gunung, tapi di daerah perkotaan, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, Kota Bandung," jelas Gubernur Jawa Barat.
Akbar Faisal lalu menanyakan, sejak berapa tahun terakhir situasi tersebut terjadi sesuai dengan data.
"Kalau saya melihat sih 5 tahun terakhir terjadi seperti itu. Nah, itu kan problem," jawab Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (*)
