RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kedatangan 3 warga Desa Srimukti paska dilakukannya pembongkaran bangunan liar di sekitar tanah milik Perum Jasa Tirta Bekasi.
Salah satu warga menyebutkan, sejumlah bangunan yang tidak dibongkar mendapat kompensasi atau dana bantuan.
"Jadi kompensasinya dapat, bangunannya enggak dibongkar. Tapi di tanah PJT, bangunannya tidak dibongkar," ucap Dedi Mulyadi yang diamini oleh warga Desa Srimukti.
Baca Juga: Saldo KKS Masih Kosong per 18 Agustus 2025, Ini Alasan Bansos PKH BPNT Tahap 3 Belum Cair
Warga mengatakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ikut membongkar ke wilayah yang dimaksud.
"Waktu itu kan saya arahin bongkar. Kenapa enggak dibongkar? Katanya tanahnya bersertifikat. Kan di posisinya di tanah PJT pisan," ungkapnya.
Saat ditanya Gubernur Jawa Barat tentang sertifikat tanah, warga mengatakan hanya mengetahui dari pernyataan.
Baca Juga: Simak, 5 Bansos Pemerintah yang Akan Cair pada Agustus hingga September 2025
"Enggak dilihatin, cuma pernyataan. Pernyataan Satpol PP tanahnya bersertifikat. Dia enggak berani," tutur warga.
Kepada Dedi Mulyadi, warga menerangkan, bangunan yang tidak dibongkar, tetap mendapat kompensasi.
"Loh, gimana? Kalau enggak dibongkar bersertifikat berarti kan tidak usah dapat kompensasi dong dan artinya tidak usah diajukan," imbuh Gubernur Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menanyakan jumlah rumah yang tidak dibongkar namun mendapat kompensasi.
"Sudah menempati tanah PJT sudah tidak dibongkar dapat duit lagi. Berapa rumah?" tanyanya.
"Sekitar 20 lebih, banyak di situ. Makanya saya bilang di YouTube itu hampir Rp200 jutaan," sebut warga.
"Iya, 20 tuh Rp200 juta loh," pungkas Gubernur Jawa Barat.
"Iya betul. Bapak ketipunya Rp200 juta," kata warga yang datang.
Dedi Mulyadi menjelaskan, tidak tertipu jika fakta dan data tersedia.
"Sebenarnya bukan penipuan, dia melakukan penggelapan," lanjutnya.
Gubernur Jawa Barat menegaskan, pihak-pihak yang mendapatkan kompensasi namun bangunan tidak dibongkar melakukan penggelapan.
"Dia menggelapkan dana bantuan. Kalau penipuan mah duitnya duit saya. Nah berarti kan kalau seperti ini kan ini kan verifikasinya dilakukan oleh desa," tekannya.
Dedi Mulyadi menjabarkan, dana bantuan dibayarkan setelah panita mengajukan.
"Pengajuan dari mereka, datanya siapa diserahkan sepenuhnya pada desa dan kepala desa yang datang ke saya mengajukan ini loh yang sudah dibongkar. Jadi 200-an bangunannya sampai sekarang ada?" tanyanya.
Baca Juga: Atraksi Udara TNI AU di HUT RI ke-80: Pesawat Tempur Jupiter Team Bikin Langit Jakarta Merah Putih
"Ada masih ya, Pak. Masih banyak nih. Jadi bangunan saya sudah habis merata habis total, kok kagak rata gitu, Pak. Kalau artian saya kan biar rata merata gitu. Kok ini tiba-tiba masih ada," terang warga.
Gubernur Jawa Barat membeberkan, tidak ikut turun ke lapangan saat melakukan pembongkaran bangunan ilegal.
"Iya kan saya untuk pembongkaran-pembongkaran sekarang tuh enggak turun ke lapangan ya kan" tandas Dedi Mulyadi.
