RADAR BOGOR - Pemerintah Provinsi Jabar masih harus menyelesaikan sejumlah masalah keuangan. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
"Kita kekurangan keuangan fiskal untuk menutupi berbagai problem pendidikan, layanan kesehatan," jelas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di YouTube Akbar Faizal Uncensored.
"Tapi di sisi lain, angka hibah kita tinggi," ungkap Dedi Mulyadi yang biasa disapa KDM tersebut.
Gubernur Jawa Barat menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jabar pernah hibah mencapai Rp3,5 triliun.
"Hibanya ke mana?," tanya Akbar Faizal kepada KDM.
"Ya, ke berbagai lembaga," jawab Dedi Mulyadi.
"Ke nama-nama yang pernah Anda umumkan?," tanya Akbar Faizal.
"Iya, ke berbagai lembaga," jawab Gubernur Jawa Barat.
Selain itu, Dedi Mulyadi mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jabar pinjam uang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).
"Hal yang dilakukan juga oleh pemerintahan yang lain sebelumnya," tanya Akbar Faizal.
"Iya," ucap Gubernur Jawa Barat.
"Nah, tetapi sebenarnya pinjam itu semestinya tidak dilakukan karena uang kita masih cukup," tutur Dedi Mulyadi.
Menurut KDM, jangan satu sisi Pemprov Jabar pinjam pakai tangan kanan, tapi memberi dengan lebih besar pakai tangan kiri.
"Kan pernah ada hibah mencapai nyentuh angka Rp12 triliun," ungkap Gubernur Jawa Barat.
"Nah, ini yang saya lihat sehingga ketika saya memimpin, ini saya melakukan perubahan," tegas KDM.
Perubahannya apa? pertama, menurut Dedi Mulyadi, anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru jika dulu hanya sekitar Rp50 Miliar dan termasuk rehabilitasi, sekarang sudah di angka hampir Rp600 miliar.
Sementara itu, kata Dedi Mulyadi, jalan infrastrukturnya dulu sekitar Rp400 miliar sekarang Rp2,2 Triliun.
"Target saya adalah Rp2,5 triliun tahun ini," ucap Gubernur Jawa Barat.
Sementara itu, anggaran listrik yang dulu Rp10 miliaran sekarang menyampai angka Rp250 miliar.
"Rumah rakyat miskin yang dulu hanya puluhan miliar sekarang ratus miliar," kata Dedi Mulyadi.
KDM menuturkan, semua itu dari dana yang ada di APBD.
"Padahal, APBD-nya mengalami penurunan dari Rp37 Triliun menjadi Rp31 Triliun, karena Rp6 triliun itu harus menjadi bagi hasil pajak kendaraan bermotor ke daerah," papar Gubernur Jawa Barat.
"Dan kita juga masih punya kewajiban untuk membayar hutang PEN sekitar Rp600 Miliar, BIJB kita harus bayar operasional sekitar Rp60 Miliar," kata KDM.
Kemudian, Masjid Al Jabbar operasionalnya sekitar Rp40 Miliar.
"Yang berikutnya, adalah BPJS selama 3 tahun tidak dibayar Rp334 miliar," ungkap Dedi Mulyadi.
Artinya, kata Gubernur Jawa Barat, bahwa dari sisi logika di tengah-tengah anggaran yang mengalami turun sudah Rp6 triliun hilang, sudah dibagikan ke daerah, bayar hutang BPJS, dengan bayar hutang PEN sejenisnya itu hampir Rp1 triliun, masih bisa membangun dengan angka yang fantastis.
"Loncatan bukan peningkatan, loncat," kata Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim