RADAR BOGOR – Kebijakan mengenai study tour sekolah kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
Melalui video di kanal YouTube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memaparkan secara detail alasan ia melarang kegiatan ini.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa aturan tersebut tidak melarang perjalanan individu atau keluarga, melainkan hanya berlaku untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah.
Fokus utama kebijakan ini adalah pada "piknik berkedok study tour" yang sering kali membebani orang tua siswa dan berpotensi menjadi ajang korupsi serta nepotisme.
Kebijakan ini mendapat dukungan kuat dari publik. Bahkan, hasil riset menunjukkan bahwa lebih dari 90% masyarakat setuju dengan langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi.
Di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi pengusaha bus dan sektor pariwisata.
Perwakilan dari sektor ini menyuarakan keprihatinan mereka karena pendapatan anjlok drastis akibat sepinya penumpang, sehingga membuat mereka kesulitan membayar pajak dan mencicil pinjaman.
Menanggapi keluhan para pengusaha, Dedi Mulyadi, menegaskan tidak akan mencabut kebijakan larangan study tour yang telah ditetapkan.
Ketika perwakilan pengusaha memohon keringanan, Dedi Mulyadi bertanya balik bagaimana keringanan yang dimaksud.
Perwakilan tersebut menjawab bahwa ia ingin agar larangan tersebut dicabut atau setidaknya diberikan pengecualian.
“Kalau saya pribadi pinginnya dibebasin lagi. Tapi bukan begitu maksudnya, pak. Ya, bolehlah ada kebolehan untuk (study tour),” lanjut perwakilan tersebut.
Namun, Dedi Mulyadi menolak permintaan itu dengan tegas dan menjelaskan bahwa seorang gubernur tidak diperbolehkan membuat aturan hanya untuk kepentingan pihak tertentu.
“Enggak bisa, gubernur kan tidak boleh membuat aturan untuk kepentingan tertentu,” tegas Gubernur Jawa Barat.
Meskipun demikian, Gubernur Jawa Barat menyatakan terbuka untuk mencari solusi alternatif.
Sebagai salah satu solusi, Dedi Mulyadi mengusulkan untuk menjadi perantara antara perusahaan bus dan sektor industri agar terjalin kerja sama.
“Kemudian, kalau dicari solusi ya kalau bicaranya baik, kan saya juga bisa terkonektivitas. Konektivitas apa? Sekarang kan ada pengembangan industri di sini, di sini, di sini, kan saya bisa ngomong juga, bisa enggak sih nanti bisnya itu dari sini, dari sini, dari sini, bisa enggak yang kontrak bis ke perusahaan-perusahaan ini bisnya yang nomor Jawa Barat,” ucap Dedi Mulyadi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga berkomitmen untuk mengkaji kembali persoalan pajak yang menjadi keluhan pengusaha.
“Yang pertama, yang pajak ya kita evaluasi. Saya gini sikapnya: segala sesuatu yang memberatkan industri di Jawa Barat pasti saya evaluasi,” lanjutnya.
Dedi Mulyadi mengakhiri pernyataannya dengan menekankan bahwa semua kebijakan yang diambilnya semata-mata demi kebaikan masyarakat luas, tanpa ada niatan untuk merugikan industri tertentu.***
Editor : Eli Kustiyawati