RADAR BOGOR - Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal mengaku kagum dengan cara pengelolaan anggaran ala Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
"Yang saya suka dari cara Anda mengelola, termasuk anggaran, Anda mengembalikan keadilan proporsi anggaran," jelas Akbar Faizal.
"Contoh misalnya dari pajak kendaraan bermotor yang kemudian anggarannya besar tetapi ternyata pada pemerintahan sebelum Anda, itu di-share ke mana-mana. Anda mengembalikan pada tupoksinya, menurut saya keadilan itu," sambung Akbar Faizal.
Baca Juga: Optimisme Melambung, Wagub Jabar Yakin 4.600 Dapur Sehat MBG Rampung Oktober 2025
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjelaskan, implikasi kebijakan tersebut sangat luas sebab bukan hanya pada provinsi.
Tapi, kata Dedi Mulyadi, implikasinya kepada kabupaten dan kota.
Lebih lanjut pria yang biasa disapa KDM tersebut menjelaskan, kabupaten dan kota hari ini sudah membelanjakan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor 100 persen untuk infrastruktur jalan.
Alhasil, kini kabupaten dan kota di Jawa Barat mengalami lonjakan kenaikan belanja infrastruktur jalan dan hasilnya dinikmati publik.
"Nah, dulu kabupaten kota anggarannya paling Rp100 Miliar, Rp150 Miliar, tapi hari ini Rp300 Miliar, Rp400 Miliar Rp450 Miliar ada yang Rp500 Miliar," kata Gubernur Jawa Barat.
Selain itu, kata KDM, terjadi percepatan karena setiap daerah berlomba.
Menurut Dedi Mulyadi, kini dirinya setiap waktu berkumpul dengan para kepala daerah kemudian saling bercerita tentang apa yang terjadi dan membedah anggaran.
"Nah, ini kan sisi lemah dari sisi aspek pengelolaan anggaran dievaluasi," ucap Gubernur Jawa Barat di YouTube Akbar Faizal Uncensored.
Dedi Mulyadi menjelaskan, evaluasi anggaran kabupaten kota oleh gubernur, sedangkan evaluasi anggaran provinsi oleh Mendagri.
Baca Juga: Warga Kembali Jadi Korban Begal di Jalan Lingkar Leuwiliang Bogor, Begini Kronologinya
"Evaluasi dilakukan 14 hari setelah anggaran disahkan. Kemudian, apa yang dilakukan dalam waktu 14 hari, di mana semua orang mengajukan buku APBD yang sama," kata KDM.
"Yang terjadi adalah hanya koreksi administratif. Substantif-nya kan tidak terkoreksi," sambung Gubernur Jawa Barat.
Secara administratif, kata Dedi Mulyadi, seluruh anggaran tersebut sudah terencana dengan baik, sudah disahkan.
Baca Juga: Kadin Kota Bogor Buka Ruang Konsultasi, UMKM Diajak Naik Kelas
Tetapi, secara substantif anggarannya tidak tepat sasaran, tidak berfokus pada apa yang menjadi kebutuhan dasar layanan.
"Kan itu yang terjadi. Nah, metodologi ini hari ini saya ubah," tutur Gubernur Jawa Barat.
"Saya ubahnya bagaimana? Itu bisa dilihat di tayangan (YouTube), Bupati dan Wali Kota saya ajak ngomong dengan kepala Bappeda-nya, Sekda-nya, dengan para kepala OPD teknisnya untuk membahas itu sebelum KUA PPAS dibuat," kata Dedi Mulyadi.
"Sehingga saya bisa memberikan gambaran anggaran Anda sekian, kemudian belanja pegawainya sekian, belanja barang dan jasanya sekian, belanja modalnya sekian. Saya bilang ini enggak bisa. Anda harus ubah," tutur KDM.
"Ada satu kejadian, misalnya kepala daerah ketika ngusulin ke saya anggaran infrastruktur jalannya hanya Rp105 Miliar. Saya bilang, Aku enggak mau bahas. Bisa saya tunggu 15 menit berubah jadi Rp175 Miliar," papar Gubernur Jawa Barat.
Artinya, kata Dedi Mulyadi, dalam waktu 15 menit kepala daerah bisa menggeser alokasi Rp75 miliar.
"Itu kalau dikasih 1 jam, bisa Rp250 miliar. Nah, itu kan yang terjadi," tegas KDM.
"Kenapa yang terjadi? Ini kan di penyusunan anggarannya itu kan copy paste," jelas Gubernur Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menyontohkan, tahun lalu sosialisasi produk undang-undang, hari ini sosialisasi produk undang-undang, tahun sebelumnya sosialisasi keluarga berencana, hari ini sosialisasi keluarga sehingga copy paste semua.
"Nah, ini yang saya ubah hari ini. Enggak boleh ada copy paste. Semuanya harus berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan dasar publik, itu target utamanya," kata KDM.
Berdasar hal tersebut, menurut Gubernur Jawa Barat, dirinya buat skala prioritas.
Baca Juga: Aksi Demo Mahasiswa Berujung Vandalisme di Balai Kota Bogor Dikecam, Mantan Aktivis Beri Pesan Ini
Dedi Mulyadi klaim, dirinya sudah memberikan surat edaran kepada bupati dan wali kota tidak boleh memberikan hibah kecuali mandatori.
Alhasil, KDM menegaskan, semua bergeser anggarannya menjadi membesar.
Di tengah-tengah efisiensi dan pendapatan mengalami penurunan, ucap Gubernur Jawa Barat, pihaknya bisa survive.
"Artinya apa? dalam keadaan kita APBD-nya tidak se-survive dulu, kita masih bisa belanja dengan baik dan jauh lebih tinggi dibanding waktu APBD-nya survive. Kan, kebayang kalau anggaran itu dari dulu disusun dengan baik," pungkas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim