RADAR BOGOR - Dalam sambutannya di Universitas Padjajaran pada Rabu (20/8/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan soal hidup harus membela rakyat.
"Kita betul bahwa itu hidup harus membela rakyat, rakyat harus diutamakan," ujarnya.
Namun, Dedi Mulyadi mewanti-wanti, rakyat hari ini bukan rakyat tahun 60 atau tahun 70.
"Rakyat hari ini adalah rakyat tahun ini yang karakternya sama dengan kita. Sama buasnya, kadang sama serakahnya. Cuma beda tingkatan kekuasaannya," pungkasnya.
Gubernur Jawa Barat memberikan alasan terkait pernyataannya.
"Karena saya hidup dengan mereka. Saya tahu karakter mereka ketika dikasih lapak satu, mereka ngambil lima, gratis satu lima.
Baca Juga: Dapat Jaket dari Bupati Bogor Rudy Susmanto, Warga Desa Malasari: Rasanya Senang Sekali
Ponakannya dikasih istrinya beda, suaminya beda, anaknya semua," ungkapnya.
Dedi Mulyadi menceritakan, pernah memberikan pasar gratis.
"Saya pernah ngasih, yang oleh dia yang pasar, disewakan. Dia dagang lagi di trotoar. Ini rakyat, jadi sifat koruptif, sifat nepotisme bukan hanya milik politisi kayak Dedi Mulyadi," imbuhnya.
Baca Juga: Penerapan KTR di Kota Bogor Terus Diperkuat, Tingkat Kepatuhan Naik Jadi 86,3 Persen
Gubernur Jawa Barat juga sempat menyinggung terkait karakter serakah.
"Kamu lihat kalau di sawah kan ada juga yang rajin geser-geser pematang sawah. Ingat loh, kemalasan hari ini juga terjadi pada rakyat kita," pungkasnya.
Di kesempatan yang sama, Dedi Mulyadi membeberkan, Kementerian Kehutanan harus segera dibenahi.
"Kenapa? Program perhutanan sosial itu salah kaprah," tuturnya.
Gubernur Jawa Barat menilai, perhutanan sosial sesungguhnya adalah memberikan ruang bagi rakyat untuk punya akses terhadap hutan.
"Agar dia memiliki tanah sebagai tempat untuk dia mengembangkan ekosistem kehutanan yang memiliki basic terhadap kehidupan ekonominya," katanya.
Yang terjadi, Dedi Mulyadi menambahkan, dijual garapannya, alih fungsi lahannya.
"Areal kehutanan berubah jadi areal perumahan pemukiman, kan ini problem lagi," tegasnya.
Sehingga, Gubernur Jawa Barat ingin segera melakukan penataan.
"Ya sudah, kalau memang nanti ada komitmen yang kuat kerja sama Pemprov Jabar dan kemudian Unpad dan kemudian juga Kementerian Kehutanan," bebernya.
Dedi Mulyadi menerangkan, mewajibkan seluruh penerima hak perhutanan sosial itu untuk menanam tanaman agroforesti.
"Di antaranya adalah kelapa dan sukun," tekan Gubernur Jawa Barat.
