RADAR BOGOR - Aksi tidak biasa yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di lapangan menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal.
"Pada level tertentu, dalam konteks yang sedang kita bahas ini, kritikan itu muncul terutama karena bagian bahwa Anda dianggap tidak mencoba atau menghindarkan negara dalam hal ini pemerintah Jawa Barat itu bergerak dalam sebuah ekosistem. Anda mempersonalisasi seluruh kebijakan itu, seluruh tindakan itu," jelas Akbar Faizal kepada Dedi Mulyadi.
"Contoh misalnya, apa sih urusannya gubernur harus masuk ke lorong-lorong, ke gorong-gorong?," tanya Akbar Faizal.
"Kan ada kepala dinas yang ketiduran tadi, itu kelamaan kali tidur ya, atau apa segala macam. Hingga kemudian, Anda harus tarik urat leher dengan warga Anda sendiri yang tampaknya belum sampai memahami tindakan Anda," sambung Akbar Faizal.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengakui, kasus tersebut terjadi di Kabupaten Sukabumi.
"Waktu itu, saya pagi-pagi nanganin di Bekasi. Setelah itu saya ke Bogor. Di Bogor saya dapat laporan juga kan bahwa jembatan putus, sampah menumpuk. Saya jalan lagi tuh ke Sukabumi," kata Dedi Mulyadi dalam YouTube Akbar Faizal Uncensored.
Di Sukabumi, pria yang biasa disapa KDM itu menjelaskan, ada kerumunan orang yang sedang nonton tumpukan sampah.
"Yang lagi nonton air enggak bisa ngalir, sehingga airnya meluap. Lah, saya ini kan orangnya instingnya jalan, yang gitu-gitu dan saya tuh dari dulu terbiasa untuk ngambil keputusan cepat," jelas Gubernur Jawa Barat.
"Nah, waktu itu saya langsung saja turun. Saya turun langsung tarikin tuh kayu-kayunya. Ketika saya turun, semua Kapolres turun, Dandim turun, bupati ikut turun, semua warga ikut turun," sambung Dedi Mulyadi.
Menurut KDM, aliran sungai yang awalnya tersumbat selama seminggu tidak selesai, akhirnya dalam waktu satu jam rampung.
"Nah, artinya apa? saya kalau pergi ke mana-mana atau melakukan eksekusi terhadap setiap hal, saya tidak pernah banyak bawa banyak orang," kata Gubernur Jawa Barat.
"Kenapa? birokrat di kita kalau ada pimpinannya itu 70 mobil hadir," jelas Dedi Mulyadi.
Akbar Faizal mengakui, saat KDM datang ke tempatnya hanya dua orang saja yakni sopir dengan Kepala Dinas Pendidikan itu pun karena mendampingi di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Gubernur Jawa Barat menjelaskan, jika rombongan maka banyak orang sehingga tidak ada yang efektif yang bisa dikerjakan kecuali sibuk menghadapi kerumunan.
"Nah, saya senang eksekusi," ucap Dedi Mulyadi kepada Akbar Faizal.
"Tapi lagi-lagi pak Gubernur, bagi kami-kami yang mengenal Anda atau bagi orang-orang yang mengenal bagaimana Anda melakukan segala hal selama ini, itu bisa paham. Cuma kritiknya orang itu adalah Anda dianggap mempersonalisasi kebijakan," tanya Akbar Faizal.
KDM menjelaskan, ngambil sampah di sungai tidak ada judul anggarannya, jadi itu bukan kebijakan tapi tindakan.
Kata Gubernur Jawa Barat, Kemudian ketika ada Bangli (Bangunan Liar) numpuk ribuan, tidak ada judul di APBD Provinsi Jawa Barat, pembongkaran bangunan liar tapi itu adalah tindakan.
Dedi Mulyadi menegaskan, seluruh tindakan-tindakan tersebut bukan atas nama anggaran, tapi kepentingan umum.
Karena atas nama kepentingan umum, kata KDM, maka tindakannya menjadi dilakukan personal memobilisasi orang.
"Oke, kita terima itu kan sejujurnya saya bisa paham. Tapi maksudnya kan saya harus memediasi banyak pikiran di sini kan. Maksudnya begini, oke kita ikuti logika itu bahwa tindakan itu bukan berbasiskan anggaran atau mengikuti anggaran. Tapi, kan tidak harus Anda yang turun tangan. Model Indonesia itu begini, kita buatkan SOP-nya. Bupati, saya tidak ingin melihat ada sungai yang tersumbat skap-nya sekian, ini kan gitu, lakukan!, Anda tinggal mengonsolidasikannya dan melakukan pengawasannya di tingkat di mana Anda tidak harus kemudian menghabiskan energi untuk itu," papar Akbar Faizal.
Menjawab pernyataan tersebut, Gubernur Jawa Barat menegaskan, jika pihaknya menjalankan cara tersebut maka program tidak akan berjalan.
"Enggak jalan, taruhan saya. Saya nyuruh bupati, bupati nanti nyuruh kepala dinas, kepala dinas nanti nyuruh camat, camat nyuruh lurah," papar Dedi Mulyadi.
KDM mengklaim, yang terjadi saat ini terbalik yakni setelah dirinya melakukan tindakan-tindakan tersebut, sekarang dirinya sudah tidak lagi turun.
Karena apa? menurut Gubernur Jawa Barat, karena Satpol PP-nya sudah berjalan dengan sendirinya, role model tercipta dengan sendirinya.
"Kenapa? karena Satpol PP sekarang sudah punya nyali. Melakukan pembongkaran itu rakyatnya sudah menerima, tidak melakukan perlawanan. Kenapa? karena ada dukungan publik yang sangat kuat," tutur Dedi Mulyadi.
"Kenapa dukungan publik yang sangat kuat? Karena tindakan awal saya yang lakukan," tegas KDM.
"Saya enggak ada lagi saya bongkar-bongkar hari ini. Saya cuma terima laporan sore ini nih. Kan kemarin ada kepala desa, pak yang 73 bangunan sudah kita bongkar di bantaran sungai di Bekasi, terus itu kan bapak janji mau ngasih buat kontrakan, ya udah nanti hari Kamis, hari ini nih lagi dibagikan tidak perlu saya lagi," tutur Gubernur Jawa Barat.
Dedi Mulyadi mengklaim, semua sudah berjalan sistemnya.
"Saya hari ini tinggal perintah ke Bupati Bekasi, tinggal perintah ke Bupati Karawang, tinggal perintah ke Bupati Subang, Purwakarta hampir 400 bangunan liar yang dibongkar. Kota Bekasi, Bogor sangat rajin. Majalengka sudah mulai, Sumedang katanya akan memulai gitu loh," pungkas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim