RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, akan melakukan perubahan konversasi.
"Saya ada dua hal yang dilakukan di Jawa Barat hari ini termasuk mungkin dalamnya sukun dan kopi," ujarnya.
Dedi Mulyadi menilai, tanah-tanah perkebunan dikelola dengan kerja sama operasi (KSO) pada orang yang baru belajar wisata.
"Akhirnya enggak jelas," pungkasnya.
Menurut Gubernur Jawa Barat, pihak yang mendapat KSO sedang latihan menjadi pengusaha di bidang kepariwisataan.
"Akhirnya dia dapat konsensi KSO 300 hektar, 20 hektar. Enggak karu-karuan," ujarnya.
Dedi Mulyadi memberikan contoh sejumlah daerah yang dianggap kondisinya memprihatinkan, termasuk Puncak Bogor.
"Coba lihat Ciwidey bagaimana berantakannya hari ini. Kemudian puncak kalau saya tidak ngotot-ngotot hancur itu, Ciater hancur itu semua," tekannya.
Gubernur Jawa Barat menegaskan, tata ruang harus diganti dengan menghijaukan kembali.
"Tidak ada perpanjangan izin, yang ada saya evaluasi, izin saya cabut dan kemudian saya bongkar bangunannya," ungkapnya.
Dedi Mulyadi menuturkan, implikasi ekonominya mahal, seperti bencana di hilir dan kekurangan air bersih.
"Dan kemudian kita ini punya pemahaman kalau lihat karet, lihat teh selalu ekonomi tidak menguntungkan," sebutnya.
Gubernur Jawa Barat beranggapan, hal tersebut tidak benar.
"Kalau kemudian itu dipahami sebagai ekonomi tidak menguntungkan, kenapa tidak dipahami oleh konservasi? Kalau kebun teh dicabutin, berapa biaya longsor yang harus ditebus?" imbuhnya.
Di Sukabumi, Dedi Mulyadi melanjutkan, hari ini ada 9.000 rumah yang belum pulih pembangunannya karena longsor.
"Rusak Sukabumi karena perubahan ekosistem pembangunannya. Di situ ada tambang emas ilegal, ada tambang resmi, ada pabrik semen," tegasnya.
Gubernur Jawa Barat menyebutkan, sehebat apapun pemerintah provinsi bangun infrastruktur kalau kapasitas mobilnya mencapai 50 ton, tidak akan selesai.
"Sehingga saya ingin merubah itu, pemerintah provinsi sudah MoU dengan PTPN dan ada akta graha peduli yang akan support untuk penataannya," jelasnya.
Kebun Teh, Dedi Mulyadi menyampaikan, akan dikembalikan menjadi kebun teh.
"Dibiayai oleh provinsi, kemudian ditanami pohon kopi. Petaninya itu garap di situ sampai dia memetik dan itu nanti ada biayanya," tandas Gubernur Jawa Barat.
Editor : Siti Dewi Yanti