RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan langkah perbaikan fasilitas pasca aksi demo atau unjuk rasa yang berujung pada kerusakan sejumlah bangunan.
Terkait perbaikan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan perbincangan dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dalam perbincangan tersebut diketahui Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyiapkan anggaran tak terduga di antaranya untuk bencana alam dan bencana sosial.
Nah, gubernur Jawa Barat mengkategorikan peristiwa demo berujung kerusakan sejumlah fasilitas merupakan bencana sosial dan butuh perbaikan termasuk area gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung.
"Ada bencana alam ada bencana sosial, ini bencana sosial darurat, ini bisa ya artinya nanti ganti warung, ganti motor," ujar gubernur Jawa Barat saat berbincang dengan Kepala Bappeda Provinsi Jabar Dedi Mulyadi sebagaimana dilansir dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Gubernur Dedi Mulyadi juga meminta Kepala Bappeda Provinsi Jabar Dedi Mulyadi agar mencari celah anggaran yang bisa dialokasikan untuk menutupi biaya perbaikan dan ganti rugi pasca aksi unjuk rasa.
Kepala daerah berusia 54 tahun itu juga mengusulkan agar dana-dana belanja yang tidak penting ditunda untuk dialihkan.
Mendapat permintaan gubernur Jawa Barat, Kepala Bappeda kemudian menyebutkan bahwa masih ada anggaran belanja tak terduga sebesar Rp39 miliar yang bisa digunakan untuk bencana sosial tersebut.
Tak hanya itu gubernur Jabar juga mengusulkan agar biaya perjalanan dinasnya dialokasikan untuk bisa membantu masyarakat.
"Jadi tidak ganggu belanja untuk beasiswa, tidak ganggu belanja untuk jalan, bikin irigasi, tidak terganggu kan?" tanya gubernur Jawa Barat yang kemudian dijawab oleh Kepala Bappeda Jabar bahwa anggaran tersebut tidak mengganggu belanja lain termasuk infrastruktur.
"Insyaallah tidak, termasuk renovasi DPRD sudah ada alokasi," kata Kepala Bappeda Provinsi Jabar Dedi Mulyadi.
Editor : Eka Rahmawati