RADAR BOGOR - Mulai September 2025, para pekerja sektor informal di Jawa Barat akan mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Skema ini dibuat khusus bagi profesi nonformal seperti ojek online, sopir angkutan, pedagang kaki lima, buruh harian, sampai nelayan dan petani.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pendataan resmi pekerja informal di wilayahnya sudah dimulai sejak Senin, 1 September 2025. Data tersebut menjadi pintu masuk pendaftaran program asuransi berbasis premi tahunan sebesar Rp201.000 per peserta.
“Kita ingin semua pekerja informal terlindungi, mulai dari ojek pangkalan, driver ojol, petani, nelayan, hingga pedagang asongan, semuanya akan kita daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Kota Bandung.
Skema pembiayaan program ini tidak hanya ditanggung pekerja. Pemerintah provinsi telah menyiapkan subsidi awal, sementara pemerintah kabupaten/kota, perusahaan, hingga aplikator transportasi online juga akan dilibatkan.
Pemprov Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp60 miliar sampai akhir tahun 2025. Tahun berikutnya, pendanaan diperluas melalui kerja sama lintas pemerintah daerah dan sektor swasta.
“Kalau kepala daerah di kabupaten atau kota tidak mau kerja sama, saya pastikan alokasinya tidak akan masuk ke sana. Kalau masyarakat protes, silakan tanyakan ke bupatinya,” tegas Dedi dilansir dari laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Manfaat yang ditawarkan program ini cukup luas, mulai dari perlindungan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian.
Jika peserta mengalami kecelakaan saat bekerja, seluruh biaya perawatan, alat bantu (misalnya kaki palsu), hingga santunan pengganti penghasilan akan ditanggung BPJS.
Selain itu, ahli waris peserta yang meninggal akan menerima santunan, bahkan ada beasiswa pendidikan. Perlindungan ini tidak sama dengan asuransi lain seperti Jasa Raharja karena meliputi risiko kerja harian yang seringkali jarang diperhatikan.
Pada tahap pertama, Pemprov Jabar menargetkan tiga juta pekerja informal sudah terdaftar dalam program ini. Jumlah tersebut akan terus diperluas dengan dukungan pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten serta perusahaan mitra.
Gubernur Dedi juga menekankan pentingnya peran pengusaha lokal supaya lebih peduli terhadap pekerjanya.
“Banyak pemilik usaha bata atau genteng yang sebenarnya mampu, tapi kurang memperhatikan pekerjanya. Pemerintah bersama pengusaha harus hadir dalam menciptakan keadilan sosial,” pungkasnya.***
Editor : Eka Rahmawati