RADAR BOGOR - Pemprov Jawa Barat melakukan pemulihan fasilitas umum yang terdampak aksi demo di wilayah Gedung Sate serta DPRD Jabar pada Jumat, 28 Agustus 2025.
Pembersihan dan perbaikan awal mulai dilakukan sejak Senin, 1 September 2025 meski langkah pembenahan menyeluruh akan dituntaskan setelah kondisi dianggap benar-benar kondusif.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan jika prioritas utama saat ini adalah menjaga ketertiban dan juga memastikan fasilitas umum yang rusak secepatnya diperbaiki.
“Sudah mulai dibersihkan, tapi kita tidak mau terburu-buru, kalau keadaan sudah aman dan normal, baru kita lanjutkan pembenahan besar, jangan sampai saat proses perbaikan berlangsung, situasi kembali tidak terkendali,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari jabarprov.go.id
Menurut Dedi, hingga awal pekan ini situasi Kota Bandung relatif terkendali, tidak terlihat adanya pergerakan massa lanjutan pasca demonstrasi.
“Hari ini kondisi landai, insyaallah sampai besok Jabar tetap aman,” ujarnya.
Kehadiran Dedi Mulyadi di lapangan saat aksi berlangsung sempat menimbulkan perbincangan di media sosial, sebagian mengapresiasi tetapi ada pula yang menilai sebagai pencitraan.
Menanggapi hal tersebut, Dedi menegaskan kehadirannya murni untuk menenangkan massa sekaligus melindungi bangunan bersejarah di Kota Bandung, seperti Gedung Sate, Gedung PT Pos Indonesia, hingga Gedung Yayasan Pendidikan Telkom.
“Bagi saya silahkan saja orang menilai yang penting kehadiran saya memberi manfaat dan bisa mencegah kerusuhan lebih luas,” katanya.
Gubernur juga menyoroti maraknya tindakan anarkis yang dilakukan oknum massa, mulai dari perusakan hingga tindak kriminal seperti pencurian motor dan menilai hal ini terjadi karena banyak orang hadir tanpa tujuan yang jelas.
“Silahkan berunjuk rasa sampaikan aspirasi, tapi harus terkoordinasi, penanggung jawab, dan materi tuntutan yang disampaikan jelas,” tegasnya.
Meski demikian, Dedi Mulyadi menekankan bahwa Pemprov Jabar konsisten membuka ruang dialog dengan masyarakat, aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas utama untuk bahan evaluasi sebuah kebijakan.
“Kami akan terus mendengar, merespons, dan memperbaiki diri, apa yang kurang, akan segera kami sempurnakan,” pungkasnya.***
Editor : Eka Rahmawati