RADAR BOGOR - Suasana peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-155 mendadak berubah riuh ketika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, naik ke podium dan menyampaikan pidato yang penuh kritik tajam sekaligus motivasi membakar semangat.
Dengan gaya khasnya yang lugas, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti berbagai persoalan mendasar yang selama ini menghambat kemajuan Sukabumi, terutama terkait infrastruktur jalan yang rusak parah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kondisi jalan di Sukabumi tidak boleh dipandang hanya sebagai sekadar infrastruktur biasa, melainkan mencerminkan kehormatan dan citra dari para pemimpin daerahnya.
Baca Juga: Pasar Rakyat Cisarua Bogor Jadi yang Pertama Bersertifikat SNI dengan Kriteria Berikut Ini
Ia mengungkapkan bahwa saat melintasi kawasan Cikidang, ia sempat merasakan kendaraan yang dikendarainya sampai terpental karena jalan yang begitu rusak.
Hal itu, menurutnya, membuatnya merasa malu sekaligus prihatin.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa perbaikan jalan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Baca Juga: Waduh, Ribuan KPM Bansos Dicoret dari Penerima PKH dan BPNT Tahap 3 Gegara Punya Tabungan, Berapa Maksimal?
Dalam pidatonya, Dedi juga mengkritisi alokasi anggaran untuk perbaikan jalan di Sukabumi yang hanya sekitar Rp150 miliar dari total APBD sebesar Rp4,2 triliun.
Ia menilai bahwa porsi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penentuan prioritas pembangunan.
Menurutnya, jika anggaran untuk jalan hanya dialokasikan dalam jumlah kecil, maka kemungkinan besar terdapat banyak pos anggaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak produktif.
Baca Juga: Update Terbaru, Daftar Lengkap Instansi yang Telah Umumkan Kelulusan Seleksi PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2025
Gubernur yang dikenal dengan Bapa Aing itu bahkan menyatakan rencananya untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan mewajibkan minimal 7,5 persen dari total APBD kabupaten digunakan khusus untuk pembangunan dan perbaikan jalan.
Ia menekankan bahwa jalan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, jika jalan hancur, maka perekonomian rakyat pun akan ikut hancur.
Tidak hanya itu, Dedi juga menyinggung rendahnya kepekaan para pejabat daerah terhadap berbagai persoalan.
Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 Gagal Cair? Ini 9 Alasan Mengejutkan Kenapa KKS Bisa Dicabut, Nomor 9 Bikin Geleng-geleng
Ia menyindir bahwa dirinya sebagai gubernur sering kali justru lebih cepat mengetahui adanya bencana atau jembatan runtuh di wilayah Sukabumi dibandingkan bupatinya sendiri, dan informasi tersebut sering ia peroleh dari media sosial.
"Gubernurna galak unggal poe ningali media sosial naon nu kajadian jembatan runtuh di Sukabumi gubernur leuwih te heula nyaho tibatan bupatina", ujar Dedi Mulyadi.
Ia menilai bahwa sikap cerewet seorang gubernur menunjukkan bentuk rasa sayang terhadap daerah, sementara ketidakpedulian hanya akan memperburuk keadaan.
Baca Juga: Saldo Membengkak, KPM yang Dapat Bansos PKH Validasi Bisa Terima Hingga Rp1,6 Juta Sekaligus, Ini Kriterianya
Selain masalah jalan, Dedi turut menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar lain seperti irigasi, penyediaan air bersih, dan listrik.
Ia mencontohkan pengalaman Jawa Barat yang berhasil meningkatkan anggaran infrastruktur secara drastis dari hanya ratusan miliar menjadi triliunan rupiah.
Menurutnya, jika Sukabumi ingin maju dan bersaing, maka daerah ini tidak boleh hanya “berjalan kaki” dalam arti bergerak lamban, melainkan harus berani melakukan “lompatan” besar melalui peningkatan anggaran, gagasan inovatif, dan eksekusi cepat yang terukur.
Baca Juga: Kabupaten Bogor Rawan Bencana, Anggota DPR RI Marlyn Maisarah Dorong BMKG Lakukan Simulasi Kebencanaan di Kantor Pemerintahan
"Upami Pak Bupati hoyong Sukabumina robah supaya nanjung kudu luncat ulah leumpang deui," tegas Dedi Mulyadi.
Kang Dedi juga menyoroti masalah tata ruang di Sukabumi yang dianggap semrawut dan sering memicu bencana berulang.
Ia mengingatkan bahwa biaya pemulihan pascabencana jauh lebih mahal daripada biaya penataan ruang yang baik sejak awal.
Baca Juga: Nomenklatur Sekolah Pasca Dimerger Kisruh, Disdik Kota Bogor Bilang Begini
Mertua Putri Karlina itu menegaskan bahwa selama hutan masih gundul dan gunung terus ditambang sembarangan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, maka rakyat akan terus menjadi korban bencana yang sama dari waktu ke waktu.
Menurutnya, jika jalan masih rusak dan rakyat terus menderita, maka keberadaan seorang bupati atau anggota DPRD menjadi tidak berarti.