RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan realokasi besar-besaran APBD dari belanja operasional ke belanja modal infrastruktur. Salah satunya soal anggaran perjalanan dinas.
Dalam rapat evaluasi APBD bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memaparkan, bahwa sejak Maret 2025 telah dilakukan pergeseran anggaran secara signifikan. Termasuk anggaran perjalanan dinas dirinya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menambahkan, bahwa efisiensi perjalanan dinas gubernur yang semula Rp1,5 miliar, dipangkas menjadi Rp750 juta dan hingga saat ini baru terpakai Rp74 juta.
Belanja barang dan jasa serta hibah yang sebelumnya mencapai Rp20,1 triliun ditekan menjadi Rp19,4 triliun.
Dana hasil efisiensi kemudian dialihkan untuk memperkuat belanja modal yang semula Rp1,7 triliun menjadi Rp4,1 triliun, dan kembali naik menjadi Rp4,8 triliun dalam APBD Perubahan.
“APBD harus diarahkan untuk membangun infrastruktur karena inilah yang paling berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Dedi Mulyadi.
Sisa anggarannya dialihkan untuk program jaminan ketenagakerjaan pekerja informal.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah melaporkan bahwa target pendapatan dalam APBD 2025 sebesar Rp30,9 triliun diproyeksikan dapat tercapai.
Bahkan berpotensi naik menjadi Rp31,1 triliun pada APBD Perubahan.
Komponen pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp19,3 triliun, dana transfer Rp11,6 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah Rp23 miliar.
Untuk belanja, total APBD Perubahan 2025 tercatat sebesar Rp31 triliun dengan porsi terbesar pada belanja pegawai Rp9,1 triliun, barang/jasa Rp7,8 triliun, belanja subsidi tranportasi Rp161 miliar, belanja hibah Rp3,2 triliun, bantuan sosial Rp34 miliar dan belanja modal Rp1,7triliun.
Gubernur menekankan bahwa serapan anggaran harus berkualitas, bukan sekadar menyerap dana.
