RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan kembali komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai penggerak utama roda perekonomian daerah.
Dalam sebuah forum terbuka bersama jajaran perangkat daerah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan, bahwa pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendasar yang mampu menciptakan efek pengganda perekonomian, sekaligus menyerap banyak tenaga kerja.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, bahwa belanja pembangunan infrastruktur menjadi instrumen penting, karena mampu menggerakkan banyak sektor sekaligus.
Mulai dari jasa konstruksi, toko material, hingga warung kecil di sekitar lokasi proyek.
“Membangun itu artinya menghidupkan banyak orang ada yang ngangkut batu, pasir, ada tukang, ada kuli, ada penjual makanan. Maka belanja APBD harus diarahkan ke sektor yang punya efek pengganda besar,” ujarnya.
Dedi Mulyadi menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan stimulus dari negara yang porsinya relatif kecil, sekitar 14 persen dari total perputaran ekonomi.
Karena itu, uang publik hasil pajak dan retribusi tidak boleh terlalu lama mengendap di bank.
“Uang pajak itu bukan untuk disimpan, tapi untuk diputar agar ekonomi berjalan,” tegasnya.
Pada APBD 2025, Pemprov Jabar telah melakukan relokasi besar-besaran dari pos belanja pegawai dan hibah menuju belanja modal infrastruktur.
Belanja modal yang awalnya hanya Rp1,7 triliun kini melonjak menjadi Rp4,8 triliun setelah melalui serangkaian pergeseran anggaran.
Relokasi dilakukan dari efisiensi perjalanan dinas, penghapusan pengadaan kendaraan dinas, hingga penyederhanaan pakaian dinas pejabat.
“Kalau jalan rusak, biaya membangun sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lain akan jauh lebih mahal," jelas Gubernur.
Selain jalan, Gubernur yang kerap disapa Kang Dedi itu juga menekankan pentingnya infrastruktur digital seperti jaringan internet dan fiber optik yang menjadi prasyarat pembelajaran daring serta infrastruktur dasar kesehatan dan pendidikan seperti rumah sakit, puskesmas, dan gedung sekolah.
Ia menilai masyarakat Jawa Barat yang masih berkarakter komunal tetap membutuhkan ruang fisik berkumpul untuk belajar.
Dedi Menyampaikan bahwa banyak anak-anak yang tidak bisa membaca dan menulis karena belajar jarak jauh saat covid 19.
Dengan strategi ini, Pemprov Jabar menargetkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penurunan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja dari proyek-proyek infrastruktur berskala besar.
