RADAR BOGOR - Beredar informasi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat mendapatkan gaji dan tunjangan yang cukup besar mencapai Rp2,8 miliar per bulan atau lebih dari Rp33 miliar per tahun.
Hal tersebut langsung direspon Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melalui akun media sosialnya.
Menurut Dedi Mulyadi, saat ini banyak yang membahas mengenai penghasilan Gubernur Jawa Barat dan tunjangannya yang mencapai Rp33 miliar.
Gubernur Jawa Barat menegaskan, dirinya sejak awal terbuka menyampaikan gaji gubernur dan tunjangannya itu sebesar Rp8,1 juta dalam setiap bulan.
Selain itu, mendapat fasilitas baju dinas dan dirinya tidak ambil dan mencoretnya anggaran tersebut.
Sehingga, baju dinas gubernur Jawa Barat tersebut tidak ada.
Lebih lanjut Dedi Mulyadi menjelaskan, membeli bajunya sendiri karena dirinya bukan anak yatim piatu.
Selanjutnya, mobil dinas Dedi Mulyadi juga tidak mengambilnya.
Kemudian, yang berikutnya ada lagi yaitu anggaran perjalanan dinas.
"Sebelum saya menjabat, gubernur yang terdahulu anggaran dinasnya per tahun Rp1,5 miliar," ungkap KDM (sapaan akrab Dedi Mulyadi).
Namun, setelah Dedi Mulyadi menjabat maka diturunkan oleh dirinya menjadi Rp750 juta.
Sekarang di perubahan APBD tahun 2025, anggaran perjalanan dinas Gubernur Jawa Barat diturunkan lagi oleh Dedi Mulyadi menjadi Rp100 juta.
Jadi, dalam setahun Dedi Mulyadi menggunakan anggaran perjalanan dinas itu Rp100 juta dan kini sudah habis Rp74 juta.
Sehingga, sisanya untuk bulan September, Oktober, November dan Desember.
Nah, selanjutnya lagi ada apa lagi?
Ada yang disebut dengan biaya operasional yang diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu besarannya 0,15 persen dari realisasi pendapatan asli daerah.
Nah, diperkirakan APBD Provinsi Jawa Barat 15 persen realisasi pendapatan asil daerah itu sekitar Rp28 miliar.
Lebih lanjut Dedi Mulyadi mengungkapkan, dari Rp28 miliar tersebut kemudian dibagi dua, gubernur dan wakil gubernur.
Menurut Dedi Mulyadi, Gubernur sebesar 75 persen, Wakil Gubernur 25 persen.
Maka yang Dedi Mulyadi peroleh adalah Rp21,6 miliar tiap tahunnya.
Kemudian anggaran itu digunakan untuk apa?
Anggaran itu Dedi Mulyadi gunakan semuanya untuk belanja kepentingan rakyat.
Satu, kata KDM, ada orang sakit di rumah sakit dirinya yang bayarkan.
Ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama keluarganya sakit di rumah sakit, biaya angkutannya Dedi Mulyadi bayarkan.
Ada sekolah-sekolah yang perlu tambahan untuk ngecat, Dedi Mulyadi yang memberi.
Kemudian, ada orang yang rumahnya roboh, KDM juga memberi.
Ada jalan-jalan desa yang jelek, Dedi Mulyadi turun membantu.
Ada jembatan gantung yang roboh, KDM bangunkan.
Dedi Mylyadi menambahkan, berbagai kegiatan sosial lainnya yang dalam setiap waktu dirinya lakukan.
"Setiap hari juga ada antrian orang yang ngantri ke Lembur Pakuan," ungkap KDM.
Nah, biaya operasional tersebut semuanya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat.
Dedi Mulyadi menegaskan, dirinya tidak mengambil anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi.
Nah, selanjutnya apakah Kang Dedi Mulyadi bersedia biaya operasionalnya dihapus?
Dengan tegas, Dedi Mulyadi menyatakan, bersedia biaya operasional dihapus tetapi yang menjadi masalah kalau biaya operasional dihapus, maka nanti masyarakat atau berbagai kalangan yang menemui gubernur, yang meminta bantuan karena berbagai peristiwa yang dialaminya secara mendadak dan belum teranggarkan di APBD-nya nanti akan mengalami hambatan.
Karena apa? daya operasional Dedi Mulyadi mengalami penurunan untuk membantu warga.
Nanti, Dedi Mulyadi hanya mengandalkan biaya dari YouTube saja dan itu akan merugikan banyak pihak.
"Nanti banyak orang yang tidak tertolong nyawanya karena tidak punya biaya untuk pergi ke rumah sakit. Banyak rumah roboh yang tidak bisa ya saya bantu dengan cepat," papar Gubernur Jawa Barat.
Ketika bencana alam, dirinya tidak bisa dengan cepat memobilisasi kekuatan material untuk menolong banyak orang.
Nanti, banyak anak-anak yatim yang biaya operasional pergi ke sekolahnya tidak bisa terbantu.
"Nah, ini saja beratnya. Tetapi, secara personality saya enggak ada masalah apapun. Kalau memang itu sebuah keharusan harus dihapuskan," papar Dedi Mulyadi.
"Nah, yang akan dirugikan bukan saya dan keluarga. Yang akan dirugikan adalah masyarakat yang mesti semestinya mendapat bantuan nanti akan mengalami hambatan," sambung KDM.
"Karena apa? Karena berbagai kegiatan yang terjadi di masyarakat apabila tidak teranggarkan sebelumnya di APBD tidak bisa dibantu," pungkas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim