RADAR BOGOR - Sebagai seorang kepala daerah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah pasti akan mendapatkan gaji dan tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Maka dari itu, tidak sedikit masyarakat yang merasa penasaran dengan gaji dan tunjangan yang didapatkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Lalu, berapa gaji dan tunjangan yang diterima oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi setiap tahunnya? Berikut penjelasannya.
Melansir akun Instagram @humas_jabar, pemberian gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diatur pada PP Nomor 109 tahun 2000, dan PP Nomor 59 tahun 2000, tentang perubahan atas PP Nomor 9 tahun 1980.
Sementara itu, akun Instagram resmi Humas Jabar juga mengungkapkan, bahwa gaji dan tunjangan yang diterima oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mencapai Rp2.215.627.310 per tahun.
Adapun rincian lengkapnya yaitu sebagai berikut:
- Gaji pokok: Rp75.600.000
- Tunjangan keluarga: Rp9.800.000
- Tunjangan jabatan: Rp136.429.710
- Tunjangan beras: Rp7.140.000
- Tunjangan PPh/Khusus: Rp3.500.000
- Jaminan kesehatan: Rp7.780.000
- Jaminan kecelakaan kerja: 180.000
- Jaminan Kematian: Rp560.000
- Insentif atas pungutan PKB: Rp1.974.636.000
- Tunjangan pembuatan gaji: Rp1.600
- Dana operasional: 28.800.000.000
Baca Juga: Pemprov Jabar Jelaskan Gaji dan Tunjangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Ini Rinciannya
Jika melihat rincian di atas, maka total pendapatan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam satu tahun mencapai Rp31.015.627.310 per tahun.
Dedi Mulyadi sendiri menegaskan, bahwa seluruh dana operasional yang ia dapatkan akan digunakan untuk membantu masyarakat Jabar yang membutuhkan.
Dalam hal ini, Gubernur Jawa Barat itu akan menggunakan dana operasional tersebut untuk menolong masyarakat yang sedang sakit, hingga pembangunan infrastruktur desa yang ada di Jabar.
"Semua untuk belanja kepentingan rakyat, membantu orang sakit (termasuk biaya operasionalnya), perbaikan rumah warga, perbaikan infrastruktur desa, dan pembangunan jembatan," kata Dedi Mulyadi.
Ia menegaskan, tidak akan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, melainkan akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya Jawa Barat.
"Dana operasional gubernur tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat Jabar," sambung Dedi Mulyadi.***