Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Tekankan Prioritas Infrastruktur, Daerah Wajib Sisihkan 7,5 persen APBD untuk Perbaikan Jalan
Kholikul Ihsan• Sabtu, 20 September 2025 | 17:15 WIB
Rakor percepatan pembangunan infrastruktur yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
RADAR BOGOR - Rapat koordinasi khusus, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak seluruh kabupaten dan kota untuk mengalokasikan setidaknya 7,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka guna mempercepat perbaikan infrastruktur jalan.
Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal penggunaan APBD itu, diharapkan bisa mengatasi keluhan masyarakat yang kerap muncul soal infrastruktur, meskipun jalan-jalan tersebut berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah.
Rapat membahas infrastruktur bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut, dihadiri sejumlah kepala daerah, termasuk Wali Kota Bogor Dedie Rachim.
Pertemuan ini bukan sekadar diskusi rutin, melainkan langkah konkret untuk menyatukan komitmen dalam membangun infrastruktur yang lebih baik, demi mendukung mobilitas ekonomi dan kenyamanan warga sehari-hari.
Menurut Dedie Rachim, rapat ini membahas prioritas pembangunan yang harus segera direalisasikan.
"Kami baru saja membahas bersama Gubernur dan rekan-rekan kepala daerah lainnya mengenai langkah-langkah utama untuk infrastruktur. Ini kesempatan bagus untuk menyesuaikan anggaran kami agar sesuai dengan harapan bersama," ujar Dedie usai pertemuan.
Dedie menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bogor sedang mengkaji ulang alokasi anggaran untuk memastikan target ini tercapai.
Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan alasan di balik angka 7,5 persen tersebut.
"Banyak keluhan dari masyarakat tentang jalan berlubang atau rusak yang menghambat aktivitas mereka. Jika tidak ada alokasi minimal ini, kondisi jalan di Jabar akan terus menjadi masalah," katanya.
Dedi menekankan bahwa kebijakan ini akan diperkuat melalui keputusan gubernur resmi, sehingga setiap daerah memiliki kewajiban yang sama.
Selain itu, Demul juga menyoroti pentingnya menjadikan infrastruktur sebagai prioritas nomor satu, daripada membuang anggaran untuk hal-hal yang kurang berdampak langsung bagi masyarakat.