RADAR BOGOR - Di depan sejumlah undangan dan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, harapan masyarakat saat ini.
"Di mana-mana teriak di media sosial cuman dua," ungkapnya.
Dedi Mulyadi menyebutkan, masyarakat kerap mengadukan soal jalan yang jelek dan rumah yang tak layak.
Baca Juga: Kenapa Mafia Seafood di Ciputat Raya Jakarta Selalu Ramai? Rahasianya Ada pada Bumbu Juara Mereka
"Kalau seperti itu maka anggaran dirombak," tuturnya.
Gubernur Jawa Barat menjelaskan, instruksi yang diberikan kepada kontraktor setiap membanguan atau memperbaiki jalan raya.
"Instruksi saya adalah setiap jalan harus ada drainase dan drainasenya harus manual," tegasnya.
Dedi Mulyadi menjabarkan alasan lebih memilih drainase manual dibanding yang dibuat di pabrik.
"Kenapa saya milih drainase manual dibanding pabrikan? Tujuan saya adalah agar ada kuli bangunan," pungkasnya.
Sayangnya, Gubernur Jawa Barat menilai, masih ada kelemahan.
"Pemborongnya masih akal-akalan. Akal-akalan di mana? Kulian punya akses terhadap asuransi. Harus mendapat hak, tidak diberikan," ceritanya.
Dedi Mulyadi membeberkan, memberi ancaman kepada seluruh pengembang yang ada di Jawa Barat.
"Saya ancam semuanya kontraktor Provinsi Jawa Barat yang tidak mengasuransikan seluruh pegawai kuli bangunannya," tekannya.
Gubernur Jawa Barat menegaskan, tidak akan membayarkan kontraknya.
"Saya akan potong asuransinya, saya bagikan ke kuli bangunannya," tandasnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi membeberkan, Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak menggarkan untuk bangunan sekolah
"Nol. Saya rubah hari ini mendekati Rp1 triliun," lanjutnya.
Anggaran infrastruktur jalan seprovinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat menerangkan, hanya 400 miliar.
"Hari ini Rp3 triliun. Dulu anggaran untuk penerangan jalan PJU itu itu hanya sekitar Rp20 miliar. Hari ini mendekati Rp1 triliun," jelasnya.
Baca Juga: Kopi Di Kebon, Hidden Gem Coffee Shop di Kota Bogor dengan Harga Murmer dan Tempat yang Nyaman
Sementara itu, Dedi Mulyadi menyampaikan, anggaran pemasangan listrik untuk warga miskin hanya Rp20 miliar.
"Hari ini Rp450 miliar, jadi lonjakan anggaran infrastrukturnya mengalami kenaikan yang sangat tajam," tuturnya.
Editor : Siti Dewi Yanti