RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyinggung soal layanan terhadap kesehatan, terutama sopir ambulans.
Kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjelaskan, para sopir ambulans tidak dilengkapi bahan bakar oleh kepala desa.
"Akhirnya walaupun ambulannya ada, ketika berangkat mungut dan mereka tidak digaji," ungkapnya.
Baca Juga: Analisis Para Pakar Sepak Bola Tentang Perebutan Ousmane Dembele Dan Lamine Yamal di Ballon d'Or
Oleh karenanya, Gubernur Jawa Barat meminta agar sopir ambulans dimasukkan menjadi tenaga pemerintah kabupaten dan provinsi.
"Ini penting loh, Pak. Jangan sampai yang enggak ada kerja digaji, yang kerja enggak digaji. Ini di Indonesia itu begitu," pungkasnya.
Dedi Mulyadi juga menyebutkan soal layanan di rumah sakit bagi pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Apakah layanan di rumah sakit itu masih menyelesaikan BPJS bagi masyarakat miskin? Tidak," lanjutnya.
Gubernur Jawa Barat menceritakan, setiap hari di rumahnya, sebanyak 50 sampai 100 orang mengantri untuk mendapat bekal operasional.
"Makanya operasional gubernur diberikan ke sana," tegasnya.
Dedi Mulyadi menerangkan masalah yang kerap ditemui oleh warga.
"'BPJS-nya sudah bisa, kita free. Tetapi selama saya di rumah sakit, suami saya enggak kerja. Berhenti, Pak. Anak di rumah makannya dari mana? Makanya perlu biaya untuk nungguin'" ucapnya.
Oleh karenanya, Gubernur Jawa Barat memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan agar rumah kos di sekitar rumah sakit dikontrak pemprov.
Di kesempatan yang sama, Dedi Mulyadi membeberkan terkait pendidikan di Jawa Barat yang mahal karena uang jajan anak sekolah.
Editor : Siti Dewi Yanti