RADAR BOGOR - Keinginan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan maksimal terus digeber.
Kendati pelayanan kesehatan sudah gratis, masyarakat masih menghadapi sejumlah masalah lain yang tiap hari harus ditemui Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi mengungkapkan, layanan BPJS di rumah sakit belum menyelesaikan masalah bagi masyarakat miskin.
Gubernur Jawa Barat menjelaskan, setiap hari ada sekitar 50 sampai 100 orang ngantre di rumahnya untuk meminta pertolongan bekal operasional selama di rumah sakit kepada dirinya.
Sehingga, jelas Dedi Mulyadi, anggaran operasional gubernur diberikan untuk warga yang membutuhkan tersebut.
"Kenapa? BPJS-nya sudah bisa, kami free. Tetapi kan selama saya di rumah sakit, suami saya enggak kerja, berhenti, Pak. Anak di rumah makannya dari mana? Makanya perlu biaya untuk nungguin," tutur Gubernur Jawa Barat menirukan keluhan warga kepadanya.
Sehingga, kata KDM (sapaan akran Dedi Mulyadi), di Bandung dirinya sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk seluruh rumah sakit yang menjadi rujukan dari daerah kos-kosannya dikontrak oleh Pemprov Jabar.
Kenapa? Menurut Gubernur Jawa Barat, mereka selama menunggu di rumah sakit bolak-balik ongkosnya cukup besar.
"Saya tiap hari itu menangani orang yang kemoterapi, berangkat dari Bekasi ke rumah sakit Hasan Sadikin Rp750 ribu," jelas Dedi Mulyadi.
"Kemoterapinya tidak bayar, tapi dari rumah menuju rumah sakit butuh biaya," sambung Gubernur Jawa Barat.
Lebih lanjut Dedi Mulyadi mengatakan, negara harus hadir menyelesaikan masalah tersebut.
KDM menambahkan, jika kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi, pendidikannya gratis, kemudian negara keras terhadap sekolah untuk anak-anaknya tidak boros jajan, menabung, dirinya yakin masyarakat punya masa depan termasuk punya akses miliki rumah. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim